SLEMAN, bisnisjogja.id – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman
dalam memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Program penghapusan sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 Tahun 2026 berlaku
mulai tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang.
“Penghapusan sanksi administratif berupa bunga diberikan atas PBB-P2 terutang dengan nominal sanksi administratif berupa bunga sampai dengan Rp100 juta untuk Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2026,” kata Kepala BKAD Sleman Wawan Hariawan, Rabu (11/11/2026).
Masyarakat Bisa Manfaatkan Kesempatan
Berdasarkan database BKAD, total jumlah piutang sanksi adminitratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 M dari tunggakan PBB-P2 terutang sebesar Rp138 M. Melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga ini, Pemkab Sleman berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak tanpa terbebani sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan dapat neningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami mengimbau seluruh wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Segera lakukan pembayaran tunggakan PBB-P2 sebelum periode penghapusan sanksi administratif berakhir pada 31 Desember 2026.
Sampai dengan tanggal 10 November 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp 93,9 miliar atau 95,3% dari target penerimaan. Dengan demikian, masih terdapat sisa target penerimaan yang belum tercapai sebesar Rp4,5 miliar.
