SLEMAN, bisnisjogja.id – Bawaslu Kabupaten Sleman terus mengawal akurasi data pemilih melalui pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026. Selain melakukan pendampingan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) yang dilaksanakan KPU, Bawaslu Sleman juga melakukan uji petik di sejumlah kapanewon sebagai bagian dari pencermatan data pemilih.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV bersama stakeholder di Kantor KPU Kabupaten Sleman, Rabu (11/11/2026).
Yuwan menyampaikan bahwa Bawaslu Sleman masih melakukan pencermatan terhadap hasil pengawasan dan uji petik yang telah dilaksanakan. Hasil pencermatan tersebut nantinya akan menjadi bahan penyampaian saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sleman.
“Koordinasi dan keterbukaan akses data menjadi hal penting dalam mendukung pengawasan PDPB. Kami menemukan beberapa data yang tidak dapat diakses karena dikategorikan sebagai data yang dilindungi. Padahal, data tersebut diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak pilih, termasuk bagi penyandang disabilitas,” ungkap Yuwan.
Ia menambahkan, persoalan aksesibilitas juga perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan mendatang, keterbatasan akses di TPS dapat menjadi salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu.
Pemutakhiran Data Tiap Triwulan
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi SAg menyampaikan bahwa pemutakhiran DPB dilaksanakan setiap triwulan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup pendataan pemilih pemula, perubahan status anggota TNI/Polri, pemilih meninggal dunia, perpindahan penduduk, hingga potensi data ganda.
“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder. Tanpa peran serta berbagai instansi, KPU tidak dapat melakukan penyusunan data pemilih secara akurat. Pengawasan Bawaslu juga menjadi bagian penting untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah stakeholder turut menyampaikan perkembangan dan kendala data di masing-masing instansi. Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menyampaikan kesiapan untuk mendukung penyandingan data serta memfasilitasi perekaman KTP-el bagi warga binaan di balai, panti, maupun pondok pesantren yang belum memiliki identitas kependudukan.
Selain itu, perbedaan data penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. Dinas Sosial Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 7.025 penyandang disabilitas pada 2026, sedangkan Dukcapil mencatat 8.536 orang berdasarkan data administrasi semester I tahun 2026.
Melalui koordinasi ini, Bawaslu Sleman mendorong penguatan sinergi dan keterbukaan koordinasi antarlembaga agar berbagai persoalan data dapat ditindaklanjuti. KPU Kabupaten Sleman memperkirakan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026 akan dilaksanakan pada 10 atau 11 Desember 2026. Bawaslu berharap hasil pencermatan dan saran perbaikan dapat menjadi bahan tindak lanjut guna mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.
