JOGJA, bisnisjogja.id – Pertamina punya jurus baru dalam transisi energi: mengajak masyarakat ikut menggarap energi lokal. Strategi ini dipaparkan Wenny Ipmawan, SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero), dalam Workshop “Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang diadakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Lewat strategi ini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi konsumen. Mereka dilibatkan dalam penyediaan pasokan, penyaluran, hingga pemanfaatan sumber energi lokal seperti biofuel, biogas, dan gasifikasi biomassa. Semuanya berjalan berdampingan dengan pemanfaatan gas bumi dan pengembangan infrastrukturnya dalam skema terintegrasi dan teragregasi.
“Pengembangan usaha energi Pertamina Group mengikuti kebijakan energi nasional untuk peningkatan produksi dan pemerataan akses energi bersih, sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk penguatan sumber energi lokal,” ujar Wenny.
Perpaduan pasokan, infrastruktur, teknologi, serta bauran energi fosil dan terbarukan berbasis sumber daya setempat diharapkan melahirkan ekosistem transisi energi berkeadilan: ekonomi daerah tumbuh, dan seluruh pelaku rantai pasok mendapat kepastian usaha.
Gas Sama, Harga Beda Jauh
Jurus ini hadir ketika persoalan harga gas di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sedang disorot. Molekul gas yang digunakan konsumen di Pulau Jawa sejatinya sama, tetapi soal harga ceritanya lain. Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaku UMKM di kedua provinsi justru harus merogoh kocek jauh lebih dalam dibandingkan sektor lain.
Untuk gas CNG (compressed natural gas), mereka rata-rata membayar Rp14.000 per m³, atau setara USD 21,6 per MMBtu pada kurs Rp18.000 per USD. Memang masih lebih murah daripada LPG nonsubsidi, tetapi ada ketimpangan harga dibandingkan konsumen besar yang justru menikmati gas murah berkisar USD 6–12 per MMBtu. Bagi usaha kecil yang margin keuntungannya tipis, beban ini terasa langsung.
Temuan ini muncul ketika para akademisi dan praktisi transisi energi menindaklanjuti workshop tersebut dengan turun langsung menemui pengguna gas di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.
“Disparitas harga inilah yang membuat pasokan dan infrastruktur gas di Jateng dan DIY jalan di tempat. Karena harga di ujung rantai mahal, permintaan tidak tumbuh. Karena permintaan kecil, tarif per unit tetap tinggi dan investor enggan membangun pipa maupun menambah pasokan. Lingkaran ini yang harus diputus,” ujar pengamat transisi energi Antonius Aris Sudjatmiko.




