YOGYAKARTA, bisnisjogja.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. BUMD tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Dengan peran yang demikian besar, keberhasilan BUMD tidak dapat dinilai semata-mata dari besarnya laba yang dihasilkan, melainkan sejauh mana keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam acara pembukaan BUMD Summit 2026 yang diselenggarakan oleh Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG).
Acara ini berlangsung selama dua hari, Rabu (18/11) dan Kamis (19/11) di Sheraton Mustika Yogyakarta. Hadir sebagai keynote speech Prof Mardiasmo, yang merupakan Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Government sekaligus mantan Wakil Menteri Keuangan RI.
Rangkaian acara BUMD Summit juga diisi diskusi panel dan expert sharing. Pemateri berasal dari unsur pemerintah, BUMD, dan akademisi. Dalam sambutan pembukaan, Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis (EEPB) Universitas Airlangga (Unair), Prof Koko Srimulyo mengatakan, mehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat peran BUMD sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Di tengah dinamika perekonomian, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, BUMD perlu terus melakukan transformasi agar mampu menjadi organisasi yang profesional, adaptif, inovatif, dan berdaya saing,” kata Koko.
Dia menegaskan, tata kelola yang baik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif maupun kepatuhan terhadap regulasi. Lebih dari itu, tata kelola harus menjadi budaya organisasi yang tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan usaha.
Disamping itu, dalam dunia usaha, reputasi merupakan salah satu aset tidak berwujud yang memiliki nilai sangat penting. “Reputasi yang baik tidak hanya dibentuk melalui komunikasi ataupun citra perusahaan, tapi utamanya melalui konsistensi antara komitmen, kebijakan, dan tindakan nyata organisasi,” ujarnya.
Perspektif Perguruan Tinggi
Dari perspektif perguruan tinggi, penguatan kinerja BUMD juga membuka ruang kolaborasi yang luas antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor usaha.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kontribusi nyata melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami meyakini bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan BUMD dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat transformasi kelembagaan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah,” tandas Koko.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia, riset berbasis kebutuhan industri, pendampingan tata kelola, pengembangan inovasi bisnis, serta penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan bukti empiris.
Tantangan yang Dihadapi BUMD
Sementara itu, Ketua Panitia, Dr Sigit K menjelaskan, BUMD Summit diselenggarakan sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola BUMD agar mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
“Latarbelakang penyelenggaraan acara ini karena kita melihat BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari profesionalisme pengurusan, lemahnya pengendalian dan pengawasan, kinerja keuangan, hingga pengelolaan SDM,” kata Sigit.
Dia memandang kondisi BUMD saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Data menunjukkan bahwa dari 1.091 BUMD, sebanyak 300 BUMD mengalami kerugian dengan total mencapai Rp5,5 triliun. Selain itu, masih ditemukan kelemahan pengendalian internal, ketidakpatuhan, serta persoalan profesionalisme dan kompetensi pengurus.
“Kami berharap BUMD Summit dapat menjadi momentum bagi para pemimpin dan pengelola BUMD untuk memperkuat komitmen terhadap kepemimpinan berkelanjutan, tata kelola perusahaan yang baik, dan peningkatan reputasi serta kinerja,” ujarnya.
Tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, BUMD dapat semakin profesional, dipercaya oleh masyarakat, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.





