JOGJA, bisnisjogja.id – Kebijakan pemerintah mengalokasikan 58 persen dana desa untuk Koperasi Merah Putih menuai kritik tajam. Guru Besar Antropologi UGM, Prof Bambang Hudayana, menilai aturan itu melemahkan semangat otonomi desa. Kebijakan tersebut dianggap menggerus kemandirian yang telah diperjuangkan sejak lama.
Tag: otonomi desa
Menggugat Syarat Koperasi Merah Putih
PERATURAN Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 mengubah secara halus arah kebijakan Dana Desa. Aturan ini meletakkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
