SLEMAN, bisnisjogja.id – Pemerintah Kabupaten Sleman terus membangun iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kepastian tata ruang, kemudahan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, fasilitasi investor, serta promosi potensi daerah.
Di tengah persaingan antarwilayah, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar, tetapi juga kepastian regulasi, infrastruktur, kualitas layanan, dan kemampuan pemerintah membantu menyelesaikan kendala usaha.
“Investasi diarahkan bukan sekadar meningkatkan nilai realisasi, melainkan menghasilkan manfaat nyata antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat UMKM dan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih, Jumat (13/11/2026).
Kepastian Tata Ruang sebagai Fondasi
Dia menekankan bahwa pertumbuhan investasi harus tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan. Sleman memiliki karakter wilayah yang beragam, meliputi kawasan perkotaan dan perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, pertanian, serta kawasan lindung.
Potensi tersebut perlu dikelola secara terarah agar perkembangan usaha tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang maupun tekanan lingkungan. Karena itu, kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana tata ruang perlu dipastikan sejak tahap perencanaan dan pemilihan lokasi.
“Informasi mengenai peruntukan ruang dan persyaratan dasar harus jelas agar investor memperoleh kepastian sebelum memulai usaha. Kemudahan berusaha bukan berarti mengabaikan aturan, tetapi memastikan proses berjalan tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Pelayanan Perizinan yang Mudah dan Terpadu
DPMPTSP Kabupaten Sleman menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS. Pelaku usaha dapat mendaftar, mengetahui tingkat risiko kegiatan, memenuhi persyaratan, dan memantau tahapan perizinan secara elektronik. Persyaratan disesuaikan dengan tingkat risiko tanpa mengabaikan keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Pelayanan diperkuat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman yang mengintegrasikan 39 instansi, terdiri atas instansi vertikal dan horizontal, dengan total 198 jenis layanan dalam satu lokasi. Masyarakat dapat mengakses layanan perizinan maupun nonperizinan secara terpadu. Petugas yang responsif, fasilitas pelayanan, konsultasi, dan pendampingan membantu masyarakat memperoleh informasi serta solusi atas kendala yang dihadapi.
DPMPTSP juga berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan perizinan dan kegiatan usaha. “Prinsipnya, masyarakat dan pelaku usaha harus memperoleh informasi yang jelas, mengetahui persyaratan, dapat memantau proses, serta mendapatkan pendampingan sesuai kewenangan dan ketentuan,” kata Triana.
Membangun Iklim Investasi yang Pro-Bisnis
Keputusan investor dipengaruhi kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, stabilitas sosial, dan dukungan pemerintah daerah. Karena itu, penciptaan iklim investasi membutuhkan kerja lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. DPMPTSP menjadi pintu koordinasi untuk menghubungkan kebutuhan investor dengan perangkat daerah teknis serta mendorong penyelesaian kendala secara responsif.
Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendorong penguatan kebijakan insentif dan kemudahan investasi agar lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran. Dukungan diprioritaskan bagi kegiatan usaha yang memberi dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, pengembangan ekonomi wilayah, penerapan teknologi, peningkatan nilai tambah, dan kepedulian lingkungan.
Pengaturan kriteria, indikator, mekanisme, serta evaluasi diperlukan agar kebijakan selaras dengan ketentuan nasional dan kebutuhan daerah.
Realisasi Investasi Kabupaten Sleman
Kinerja investasi Sleman menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp4,81 triliun atau 185,83 persen dari target Rp2,59 triliun, meningkat 109,84 persen dibandingkan 2024. Nilai tersebut terdiri atas PMDN Rp4,27 triliun dan PMA Rp536,06 miliar. Tenaga kerja yang terserap di Tahun 2025 sebanyak 10.714 tenaga kerja.
Pada Januari–September 2026, realisasi investasi tercatat Rp3,53 triliun, terdiri atas PMDN Rp2,73 triliun (77,21 persen) dan PMA Rp804,74 miliar (22,79 persen), dan menyerap tenaga kerja sebanyak 11.009 tenaga kerja.
Khusus Triwulan III 2026, realisasi mencapai Rp1,45 triliun, terdiri atas PMDN Rp1,28 triliun dan PMA Rp166,65 miliar. Pada periode ini tercatat 2.106 proyek dengan penyerapan 5.123 tenaga kerja. Sektor dengan kontribusi terbesar pada Triwulan III 2026 adalah transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sekitar Rp1,14 triliun. Berikutnya jasa lainnya Rp185,46 miliar; perdagangan dan reparasi Rp32,54 miliar; listrik, gas, dan air Rp25,95 miliar; serta hotel dan restoran Rp20,89 miliar. Jepang menjadi salah satu negara investor utama dengan nilai Rp108,16 miliar.





