PENATAAN kawasan Malioboro melalui pemasangan Regol Ayom masih menyisakan persoalan, terutama bagi penyandang disabilitas. Portal yang dipasang untuk membatasi kendaraan bermotor ternyata juga menjadi tantangan bagi sebagian pejalan kaki, khususnya pengguna kursi roda.
Persoalan ini sempat menjadi perhatian setelah beredarnya video seorang perempuan lanjut usia yang menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan saat melewati portal di Jalan Sosrowijayan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dibuat untuk menata kawasan belum tentu mudah digunakan oleh semua orang.
Portal dan Akses Pejalan Kaki
Pemasangan Regol Ayom merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menata jalan-jalan yang terhubung dengan kawasan Malioboro. Melalui pembatasan kendaraan bermotor, kawasan ini diharapkan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat yang berjalan kaki.
Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Provinsi DIY pada 18 September 2026, pemerintah menyiapkan 20 portal yang tersebar di 13 ruas jalan sirip Malioboro. Anggaran yang disiapkan untuk pemasangan tersebut mencapai sekitar Rp230 juta. Sementara itu, penerapan kawasan full pedestrian ditargetkan berlangsung penuh pada akhir November 2026.
Namun, penataan kawasan tidak hanya soal mengurangi kendaraan yang masuk. Ada kebutuhan lain yang juga perlu diperhatikan, salah satunya akses bagi penyandang disabilitas. Bagi pengguna kursi roda, misalnya, keberadaan portal dengan ruang lintasan yang terbatas dapat menyulitkan mereka untuk melintas secara mandiri.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa fasilitas pedestrian seharusnya bisa digunakan oleh siapa saja. Jangan sampai upaya membuat kawasan lebih nyaman bagi pejalan kaki justru menimbulkan hambatan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Perlu Ada Perbaikan
Persoalan aksesibilitas Regol Ayom juga mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah DIY. Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengakui bahwa desain portal belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pengguna kursi roda dan masyarakat yang menggunakan alat bantu mobilitas lainnya.
Pemerintah menyampaikan bahwa penyesuaian desain akan dilakukan agar portal tetap berfungsi membatasi kendaraan bermotor tanpa menyulitkan pejalan kaki.
Selanjutnya, pada 9 September 2026, Pemerintah Daerah DIY bersama Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar rapat evaluasi terkait uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Dinas Perhubungan DIY.
Evaluasi ini penting karena penataan kawasan tidak cukup hanya dilihat dari ketertiban lalu lintas. Kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian. Meski begitu, rencana evaluasi belum berarti seluruh persoalan di lapangan sudah terselesaikan. Kondisi dan perkembangan perbaikan portal masih perlu dipastikan.
Malioboro untuk Semua
Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebenarnya bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga hak yang harus diperhatikan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 18 mengenai hak aksesibilitas.
Dalam penerapannya, fasilitas umum seharusnya memungkinkan penyandang disabilitas beraktivitas tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Karena itu, desain portal perlu diperhatikan kembali, terutama apakah pengguna kursi roda bisa melewatinya dengan aman dan mandiri.
Petugas yang berjaga memang dapat membantu ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan. Namun, keberadaan petugas tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi. Fasilitas yang baik tetap harus dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan.
Sebagai salah satu kawasan yang banyak dikunjungi wisatawan dan masyarakat, Malioboro perlu memiliki fasilitas yang bisa dinikmati semua orang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan masukan dari penyandang disabilitas agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan penataan Malioboro bukan hanya diukur dari berkurangnya kendaraan bermotor atau semakin tertibnya kawasan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap orang, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, bisa menikmati ruang publik tanpa menghadapi hambatan yang seharusnya dapat dihindari.
- Penulis, Keitaro Sabathian Yugianto, Prodi Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta.
