PSHK UII Beri Pernyataan Sikap Pengunduran Diri Wapres

oleh
Gibran Rakabuming Raka (foto : tangkapan layar IG gibran_rakabuming)

YOGYAKARTA, bisnisjogja.id – Pada Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menindaklanjuti surat itu, Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD pada Jumat besok.

Menyikapi perkembangan tersebut, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) memberikan catatan. Peneliti PSHK, Dr. Jamaludin Ghafur menjelaskan, pengunduran diri adalah peristiwa “berhenti”, bukan “diberhentikan”.
Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 membedakan Wakil Presiden yang berhenti (Pasal 8) dari yang diberhentikan melalui pemakzulan (Pasal 7A dan 7B).

“Karena itu, pengunduran diri tidak memerlukan proses di DPR maupun MK. Konstitusi juga tidak mensyaratkan persetujuan Presiden, sebab Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.

Forum yang tepat adalah MPR selaku lembaga yang melantik Wakil Presiden dan berwenang mengisi kekosongan jabatannya. MPR perlu menyatakan kekosongan jabatan secara resmi.

“Karena tata cara pengunduran diri belum diatur dalam UUD maupun UU MD3, MPR perlu menetapkan secara tegas tanggal terjadinya kekosongan jabatan. Tanggal itulah titik awal batas 60 hari, bukan tanggal surat Presiden diterima,” jelasnya.

“Jika dihitung sejak 12 November 2026, sidang pemilihan paling lambat digelar pada 11 Januari 2027,” sambung Jamaludin.

Selama kosong, pemerintahan tetap berjalan di tangan Presiden. Konstitusi tidak mengenal pelaksana tugas Wakil Presiden, sehingga pengisian tidak boleh berlarut. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memverifikasi secara ketat.

“Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih satu di antaranya. Usulan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna,” papar peneliti PSHK lainnya, Dr. Dian Kus Pratiwi.

Kedua calon wajib memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) UUD dan Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017, termasuk pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Tim verifikasi MPR harus memeriksa dokumen asli dan keabsahan penyetaraan ijazah, lalu mengumumkan hasilnya kepada publik.

Selanjutnya, MPR memilih dan melantik dengan mengutamakan integritas dan kapasitas. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika suara sama, pemilihan diulang sekali. Apabila tetap sama, Presiden memilih salah satunya. Wakil Presiden terpilih dilantik di hadapan sidang paripurna MPR, dan menjabat untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

“Seluruh proses harus tertib, transparan, dan akuntabel, bukan ajang akomodasi kepentingan politik jangka pendek,” tambah peneliti PSHK, Mazdan Maftukha, M.H.

Rekomendasi PSHK
Terhadap catatan di atas, PSHK FH UII merekomendasikan:
1. Kepada Pimpinan MPR RI, segera menetapkan tanggal kekosongan jabatan, menjadwalkan sidang pemilihan dalam batas 60 hari, dan menjalankan verifikasi serta persidangan secara terbuka.

2. Kepada Presiden RI, segera mengajukan dua calon dengan berkas lengkap, mengumumkan namanya kepada publik, dan mengutamakan integritas serta kapasitas.

3. Kepada DPR RI, mengatur tata cara pengunduran diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam undang-undang serta memperkuat verifikasi syarat calon.

4. Kepada masyarakat dan akademisi, mengawal proses ini agar berjalan sesuai konstitusi dan tidak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan.

No More Posts Available.

No more pages to load.