PADA akhir bulan Oktober 2026, ribuan warga mulai turun ke jalan di Paris, Milan, dan sejumlah kota Eropa lain memprotes mahalnya biaya hidup. Di Jakarta, sekitar 4.000 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memadati Bundaran HI pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, biaya pendidikan, lapangan kerja, dan prioritas APBN bagi rakyat termasuk dalam tuntutan mereka.
Survei Populix pada Oktober 2026 juga menempatkan lonjakan harga kebutuhan pokok sebagai kekhawatiran terbesar kedua masyarakat. Di sisi lain, statistik resmi tampak tenang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, masih dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen dan lebih rendah daripada inflasi Uni Eropa pada September 2026 yang mencapai 3,8 persen. Jika angkanya jinak, mengapa dapur terasa panas?
Di Balik Angka Rata-Rata
Jawabannya tersembunyi di balik angka rata-rata. Berita Resmi Statistik BPS edisi 2 November 2026 menunjukkan bahwa komponen harga bergejolak, yang didominasi pangan, naik 5,81 persen secara tahunan pada Oktober 2026.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 4,82 persen, sementara transportasi naik 4,87 persen.
Inilah pengeluaran yang tidak bisa ditunda, terutama oleh rumah tangga berpendapatan rendah yang membelanjakan sebagian besar penghasilannya untuk makan dan ongkos perjalanan. Bagi mereka, inflasi yang dirasakan jauh di atas 3,23 persen.
Jepitan Permintaan dan Penawaran Agregat
Kerangka permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) membantu membaca situasi ini. Daya beli sedang terjepit dari dua arah sekaligus. Dari sisi penawaran, biaya produksi melonjak. Indeks Harga Perdagangan Besar naik 7,00 persen secara tahunan pada Oktober 2026, dan inflasi harga produsen triwulan III 2026 mencapai 6,94 persen.
Pemicunya adalah harga energi dunia yang melambung, rupiah yang melemah hingga Rp18.140 per dolar AS pada 4 November 2026, serta impor bahan baku yang nilainya naik 21 persen sepanjang Januari–September 2026. Kurva AS bergeser ke kiri. Menariknya, inflasi inti hanya 2,56 persen.
Artinya, produsen belum sepenuhnya meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen. Mereka masih menahan margin, dan tekanan itu belum selesai. Data beras Oktober 2026 memperlihatkannya dengan jelas yaitu harga di tingkat penggilingan naik 6,89 persen secara tahunan, sedangkan di tingkat eceran baru naik 4,10 persen. Selisih itu adalah antrean kenaikan harga yang sedang menunggu giliran sampai ke konsumen.
Dari sisi permintaan, kurva AD juga bergeser ke kiri. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dari 5,52 persen pada triwulan I 2026 menjadi 5,06 persen pada triwulan II 2026, dan konsensus ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 melandai ke sekitar 5,2 persen.
Untuk menjaga rupiah, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate dari 4,75 persen pada awal 2026 menjadi 5,75 persen pada akhir Juni 2026, lalu mempertahankannya hingga Oktober 2026. Akibatnya, kredit makin mahal. Anjloknya pasar saham sekitar 40 persen sejak awal 2026 turut menggerus kekayaan dan kepercayaan kelas menengah.
Ketika kedua kurva bergeser ke kiri bersamaan, output pasti tertekan, sedangkan arah harga menjadi tidak pasti. Inilah sebabnya inflasi terlihat terkendali padahal ekonomi tertekan dari dua sisi. Angka 3,23 persen bukan tanda keadaan aman, melainkan hasil tarik-menarik antara biaya yang mendorong harga naik dan permintaan yang menahannya.
Tekanan ini pun berpotensi menguat. BPS mengingatkan bahwa secara historis inflasi November dan Desember cenderung lebih tinggi daripada Oktober, sehingga akhir 2026 patut diwaspadai. Sementara itu, peritel telah memberi sinyal kenaikan harga ketika stok baru yang diproduksi dengan biaya lebih mahal masuk ke pasar.
Strategi Kebijakan
Strategi kebijakan harus berangkat dari diagnosis yang benar. Suku bunga adalah alat untuk meredam permintaan yang terlalu panas, bukan untuk mengatasi guncangan biaya.
Kenaikan suku bunga lebih lanjut memang dapat menopang rupiah dan meredam inflasi impor, tetapi berisiko memperdalam pelemahan permintaan tanpa menurunkan harga cabai atau bensin. Karena itu, setidaknya tiga langkah perlu ditempuh bersamaan.
Pertama, di sisi penawaran, pemerintah memperkuat cadangan dan distribusi pangan agar lonjakan harga bergejolak tidak berulang.
Kedua, di sisi fiskal, subsidi energi ditata agar tepat sasaran, sementara bantuan langsung menjaga konsumsi dasar kelompok rentan.
Ketiga, di sisi moneter, Bank Indonesia memprioritaskan stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi melalui intervensi valas, yang ditopang cadangan devisa US$146,3 miliar per akhir September 2026, serta instrumen makroprudensial, tanpa menekan permintaan secara berlebihan. Ketiganya hanya efektif bila dikoordinasikan, agar beban stabilisasi tidak dipikul suku bunga semata.
Pelajaran dari Eropa
Gelombang protes di Eropa menyimpan pelajaran berharga. Keresahan publik jarang lahir dari angka inflasi semata; ia tumbuh ketika jarak antara statistik dan pengalaman sehari-hari warga kian lebar, terlebih bila layanan publik ikut melemah.
Indonesia masih memiliki ruang untuk menjaga agar jarak itu tidak melebar. Inflasi yang terkendali patut dijaga, tetapi jangan sampai membuat kita lengah. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari stabilnya angka di atas kertas, melainkan dari terjaganya daya beli di setiap dapur rumah tangga.
- Penulis, Josephine Wuri, Dosen Program Studi Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
