KAPANEWON Moyudan, yang terletak di bagian barat Kabupaten Sleman, selalu punya daya pikat tersendiri. Sejauh mata memandang, hamparan hijau padi bergoyang ditiup angin, menegaskan posisinya sebagai bagian dari basis agraria Sleman.
Guna menjaga kelestarian ini, sebagian lahan sawahnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020, yang berkaitan dengan tata ruang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2021.
Artinya, sawah-sawah itu dikunci secara hukum: alih fungsinya dibatasi, tidak boleh begitu saja berubah menjadi perumahan, ruko, atau beton-beton lainnya.
Namun, di balik hijaunya hamparan sawah Moyudan, tersimpan ironi ekonomi yang menyesakkan bagi sebagian petani. Kebijakan yang diniatkan menjaga ketahanan pangan ini bisa terasa seperti belenggu yang membatasi kesejahteraan mereka.
Hilangnya Peluang di Tengah Impitan Ekonomi
Dalam teori ekonomi, penetapan LP2B melahirkan apa yang disebut biaya peluang (opportunity cost), yaitu nilai alternatif terbaik yang dilepaskan. Ketika sektor lain di Sleman, dari konstruksi hingga jasa, tumbuh jauh lebih cepat daripada pertanian, pemilik lahan LP2B tidak dapat menikmati nilai tanahnya untuk penggunaan nonpertanian. Aset terbaik mereka dipaksa tetap menjadi sawah.
Bayangkan seorang petani yang membutuhkan biaya besar untuk pendidikan anak atau pengobatan mendadak. Aset terbaiknya adalah tanah, tetapi ia tidak bebas menjualnya kepada pengembang perumahan, sebab regulasi mengunci fungsinya hanya untuk bertani.
Sementara itu, hasil bertani kerap pas-pasan akibat fluktuasi harga gabah, mahalnya sarana produksi, dan ancaman gagal panen.
Kompensasi: Sudah Sepadan?
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Insentif bukan hadiah, melainkan imbalan atas pembatasan yang diminta negara.
Namun, mari kita tengok pertanyaan di lapangan. Apakah potongan pajak dan dukungan sarana produksi sudah sebanding dengan peluang meningkatkan taraf hidup yang dilepaskan petani?
Tanpa keterbukaan data penerima dan manfaat insentif di Moyudan, pertanyaan itu tak bisa dijawab dengan pasti, dan itulah masalahnya. Petani seolah diminta berkorban demi perut masyarakat luas, sementara belum jelas apakah pengorbanan itu diimbangi.
Perbandingannya tampak pada rencana Sekolah Rakyat di Kalurahan Sumbersari, Moyudan, di lahan 7,5 hektare berstatus LP2B. Ketika negara butuh lahan, jalan keluarnya dicari dan ditemukan. Maka wajar bertanya: mana jalan keluar yang sejelas itu bagi petani yang menanggung pembatasan setiap hari?
Menolak Punah di Tanah Sendiri
Jika dilema ini terus dibiarkan tanpa solusi yang berani, ancaman nyata Moyudan mungkin bukan kelaparan, melainkan menipisnya petani. Kajian di Seyegan mencatat narasumber yang menyebut banyak anak muda tidak bangga menjadi petani, dan sebagian petani memilih merantau ke kota.
Tetapi risikonya nyata: menjaga sawah tetap hijau tanpa penambahan kesejahteraan petani bisa menjadi bom waktu.
Moyudan tidak boleh sekadar menjadi pajangan estetis kawasan Sleman Barat yang asri di dokumen tata ruang pemerintah. Jika pemerintah ingin mengunci sawah agar tetap menjadi sumber pangan, maka kesejahteraan petaninya juga harus dikunci di level tertinggi.
Bukan sekadar bantuan benih musiman, melainkan jaminan harga jual gabah yang menguntungkan, asuransi gagal panen yang mudah diklaim, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak petani.
Selain dukungan langsung bagi petani, peningkatan kesejahteraan juga dapat diupayakan melalui pengembangan sumber pendapatan di luar sektor pertanian. Kajian Sinuraya (2021) mencatat bahwa masyarakat di Kapanewon Moyudan dan Minggir memiliki keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun.
Potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar perlindungan lahan pertanian tidak hanya menjaga keberlangsungan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Menjaga ketahanan pangan adalah tugas negara, dan beban itu tidak boleh ditumpukan seluruhnya di atas pundak kurus para petani Moyudan.
Jika lahan mereka diwajibkan tetap menjadi sumber pangan, kesejahteraan mereka juga harus menjadi bagian dari prioritas kebijakan. Perlindungan lahan pertanian harus berjalan beriringan dengan dukungan nyata bagi petani, agar menjaga sawah tidak berarti mengorbankan kesejahteraan keluarga mereka.
- Penulis, Catharina Tessa Oktavia, Mahasiswa FEB Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
