FH UII Dorong Percepatan Penegakan Sanksi Karhutla

oleh
Gedumg FH UII (foto : Lia Sari)

SLEMAN, bisnisjogja.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua selama empat bulan terakhir. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan ekologis, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data, korban jiwa akibat karhutla meningkat drastis dalam waktu dua bulan, sebanyak 1.700 kematian pada Agustus 2026, meningkat menjadi 3.560 kematian pada September 2026.
Emisi karbon yang timbul akibat karhutla yang terjadi sepanjang beberapa bulan terakhir, dari agustus hingga november, meningkat sebanyak 31 juta ton menjadi 239 juta ton. Selain itu, setidaknya 74 persen lahan yang menjadi objek karhutla berada di atas lahan konsesi korporasi, khususnya perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan.

Angka ini menunjukkan bahwa karhutla bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Ayu Izza Elvany, M.H menegaskan, pertanggungjawaban atas karhutla tidak boleh berhenti pada individu yang secara langsung melakukan pembakaran di lapangan. Menurutnya, perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya melalui KUHP 2023, telah memberikan landasan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Penelusuran pertanggungjawaban harus mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana, mulai dari pelaku langsung, pengurus korporasi, pemegang jabatan fungsional, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut,” katanya dalam siaran pers dikutip, Minggu (15/11/2026).

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ia juga menjelaskan bahwa melalui pendekatan Corporate Culture Model, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibangun apabila kebijakan, praktik, atau budaya internal perusahaan turut memungkinkan terjadinya kebakaran, termasuk melalui pembiaran atau kegagalan menjalankan kewajiban pencegahan.

Sementara itu, dari perspektif hukum perdata, Rizky Ramadhan Baried, M.H., pakar hukum acara perdata FH UII menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas Karhutla dapat dimintakan kepada individu maupun korporasi melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, untuk membebankan tanggung jawab tersebut, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pihak yang digugat dengan kerugian yang dialami korban atau masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum lingkungan, mekanisme pertanggungjawaban juga dapat menggunakan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Melalui prinsip ini, pihak yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan, sepanjang persyaratan penerapannya terpenuhi.

“Selain itu, melalui public trust doctrine, negara memiliki dasar untuk mengambil langkah hukum terhadap korporasi guna melindungi kepentingan publik dan memastikan lingkungan hidup tetap terjaga,” terangnya.

Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Negara

Dari perspektif hukum Islam, Ahmad Sadzali, Lc., M.H., mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah semata-mata persoalan alamiah, melainkan juga berkaitan dengan perilaku manusia. Hal tersebut, menurutnya, telah ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia.

“Korporasi tidak dapat begitu saja menghindari tanggung jawab dengan menjadikan pekerja atau pelaku di lapangan sebagai satu-satunya pihak yang dipersalahkan,” ujarnya.

Sementara itu, pakar Hukum Administrasi Negara, Muhamad Agil Aufa Afinnas, M.H., menyoroti besarnya tanggung jawab negara dalam mencegah dan menangani karhutla yang terus berulang. Ia menilai persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya hutan masih cenderung didominasi orientasi eksploitatif dan kepentingan ekonomi, sementara aspek sosial dan ekologis belum ditempatkan sebagai pertimbangan utama.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada penanganan kebakaran setelah peristiwa terjadi. Sesuai dengan asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UU PPLH, negara berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ditujukan bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dan lintas generasi, menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, apabila karhutla terus berulang akibat lemahnya pengawasan perizinan, pengendalian kegiatan usaha, dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari evaluasi.

“Tanggung jawab penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi administratif, harus menjadi bagian dari penelusuran pertanggungjawaban atas persoalan ini,” tegasnya.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, Muhammad Addi Fauzani, M.H., memandang bahwa kegagalan pengendalian karhutla tidak dapat semata-mata dipahami sebagai persoalan teknis di lapangan. Persoalan tersebut justru mencerminkan adanya kelemahan struktural dan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

No More Posts Available.

No more pages to load.