JOGJA, bisnisjogja.id – Implementasi program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai menggerus ruang fiskal pemerintah serta berisiko membebani kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam diskusi ”1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi” yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9).
Ekonom UGM, Elan Satriawan PhD mengingatkan adanya risiko finansial dari skema pembiayaan KDMP yang mengandalkan pinjaman penjaminan dana desa. Jika unit usaha yang dibentuk gagal menghasilkan pendapatan, hal ini berpotensi mengganggu keuangan daerah dan penyediaan layanan publik dasar.
”Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” ujar Elan.
Sistem Penganggaran Kaku
Elan juga mendorong penerapan Adaptive Social Protection agar sistem perlindungan sosial lebih fleksibel dalam merespons guncangan seperti PHK maupun bencana alam. Menurutnya, kaku-nya sistem penganggaran kerap menyulitkan kelompok rentan baru untuk segera mendapatkan bantuan.
”Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tapi juga fleksibilitas anggaran,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky SE MSc menilai tingginya alokasi anggaran untuk MBG dan KDMP menciptakan opportunity cost yang mahal. Kebijakan ini mempersempit porsi anggaran untuk sektor krusial lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga mitigasi bencana.
”Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal,” tutur Riefky.
Ia juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun yang mempersempit ruang gerak pemda. Di sisi lain, anggaran cadangan bencana yang dialokasikan sebesar Rp5 triliun per tahun dinilai sangat tidak memadai dibandingkan estimasi kebutuhan pemolihan yang mencapai Rp22 triliun.
Dominasi Pembiayaan Negara
Sementara itu, peneliti LPEM FEB UI lainnya, Mervin Goklas, menyoroti meningkatnya dominasi pembiayaan negara serta isu transparansi pada lembaga pengelola dana investasi seperti Danantara. Ketiadaan laporan keuangan yang terbuka dinilai menyulitkan publik dalam melakukan analisis objektif.
”Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangan Danantara belum kami terima hingga sekarang untuk kita analisis. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” tegas Mervin.
Dari sudut pandang iklim usaha, Ekonom Universitas Padjadjaran, Titik Anas, menyebutkan bahwa intervensi negara dalam skala masif berpotensi memicu ketimpangan persaingan dengan pelaku UMKM lokal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip competitive neutrality agar fasilitas pemerintah tidak merusak ekosistem bisnis riil.
”Perkembangan di klaster ini bergerak tidak merata dan sarat akan paradoks. Pemerintah telah menunjukkan sejumlah perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” kata Titik.
Terkait perlindungan sosial senilai Rp508,2 triliun pada 2026, Titik merekomendasikan pembentukan dynamic social registry untuk mengatasi pendataan yang masih statis. Langkah ini dinilai penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran (exclusion dan inclusion error).
Peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Ega Kurnia Yazid, menutup diskusi dengan mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan kebijakan masa lalu, seperti proyek food estate yang memicu lonjakan deforestasi. Ia menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
”Hal yang perlu didorong adalah beyond GDP. Delapan persen itu harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat harus menikmatinya,” pungkas Ega.
