Menguji Transformasi Administrasi Kependudukan

oleh
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution (foto : dok pribadi)

PEMBARUAN Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) harus menjadi momentum transformasi pelayanan publik yang lebih sederhana, inklusif, akuntabel, dan bebas maladministrasi.

Penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal serta larangan meminta fotokopi KTP-el merupakan langkah progresif yang patut didukung. Namun, modernisasi administrasi kependudukan tidak boleh berhenti pada kecanggihan sistem digital.

Ukuran keberhasilannya ada pada sejauh mana negara mampu menjamin hak setiap warga mendapatkan pelayanan tanpa hambatan birokrasi.

Seperti diketahui, administrasi kependudukan adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Ia bukan sekadar urusan pencatatan identitas. Di samping itu, bantuan sosial, pekerjaan hingga berbagai hak kewarganegaraan lainnya pun dapat diakses lewat administrasi kependudukan.

Mengantisipasi Wajah Baru Maladministrasi

Setidaknya ada enam potensi maladministrasi yang perlu diantisipasi dalam pembaruan UU Adminduk maupun implementasinya.

Potensi tersebut mencakup penolakan pelayanan akibat ketidaksiapan sistem verifikasi digital di instansi penyelenggara, sehingga gangguan sistem justru menjadi alasan untuk menghambat pemenuhan hak masyarakat.

Selain itu, digitalisasi yang tidak inklusif berimplikasi pada lahirnya diskriminasi digital, terutama terhadap masyarakat yang tidak memiliki perangkat, akses internet, maupun literasi digital yang memadai.

Persoalan lainnya adalah kesalahan dan ketidaksinkronan data kependudukan yang dapat menyebabkan warga kehilangan akses terhadap berbagai pelayanan publik. Tidak adil apabila masyarakat harus menanggung konsekuensi atas kesalahan administrasi yang dilakukan negara.

Penguatan NIK sebagai identitas tunggal juga harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang memadai, mengingat lemahnya pengawasan terhadap akses dan integrasi data berpotensi membuka ruang penyalahgunaan data kependudukan.

Di sisi lain, praktik penundaan berlarut dan pungutan liar dalam penerbitan, koreksi, maupun pemutakhiran data masih harus menjadi perhatian serius. Demikian pula, jangan sampai transformasi digital mengabaikan kelompok rentan, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), lansia, serta penyandang disabilitas yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pelayanannya.

Potensi maladministrasi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan administrasi kependudukan sejatinya menyangkut beberapa aspek penting, seperti keadilan, tanggung jawab negara, dan integritas penyelenggara pelayanan publik.

Negara Harus Melayani

Pembaruan UU Adminduk harus mendorong pergeseran paradigma birokrasi dari pendekatan yang menuntut warga menyesuaikan diri dengan sistem menuju negara yang membangun sistem sesuai kebutuhan warga.

Digitalisasi harus didahului dengan kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Pada saat yang sama, pemerintah tetap wajib menyediakan alternatif pelayanan secara luring bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan perangkat dfigital.

Pemerintah juga harus mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan dan ketidaksinkronan data kependudukan. Masyarakat jangan dipaksa berulang kali mengurus koreksi data atau kehilangan akses pelayanan publik akibat kekeliruan administrasi negara.

Penguatan NIK sebagai identitas tunggal harus disertai perlindungan data pribadi yang ketat, pengawasan terhadap akses dan penggunaan data, serta sanksi tegas bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan.

Tidak kalah penting, pembaruan regulasi harus menjamin tersedianya mekanisme koreksi data, pengaduan, dan pemulihan hak yang mudah, cepat, transparan, serta tanpa biaya.

Standar pelayanan harus terukur, pengawasan harus efektif, dan setiap kegagalan pelayanan harus memiliki konsekuensi pertanggungjawaban bagi penyelenggara.

Maka dengan itu, transformasi digital akan memperkuat akuntabilitas negara dan memberikan kepastian bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan publik.

Jangan Biarkan Teknologi Menjadi Tembok Birokrasi

Digitalisasi administrasi kependudukan harus menyederhanakan pelayanan, bukan memindahkan beban birokrasi kepada masyarakat. Negara jangan terbuai dengan kecanggihan mengelola data, tetapi faktanya, semakin sulit melayani warga negaranya.

Keberhasilan pembaruan UU Adminduk tidak cukup diukur dari terintegrasinya basis data atau meningkatnya penggunaan teknologi. Keberhasilannya justru harus diukur dari terjaminnya hak warga negara, hilangnya diskriminasi pelayanan, serta semakin kecilnya ruang terjadinya maladministrasi.

Prinsip sederhana dari ini semua adalah satu NIK, pelayanan mudah, hak warga terlindungi, dan tanpa maladministrasi. Sebab, identitas kependudukan adalah pengakuan atas keberadaan dan hak setiap warga negara.

Penulis, Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI

No More Posts Available.

No more pages to load.