JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi menyepakati kerja sama strategis pembangunan 1.582 kapal nelayan. Proyek bertajuk Maritime Partnership Programme (MPP) tersebut bernilai fantastis, yakni 4 miliar poundsterling.
Perusahaan pertahanan asal Inggris, Babcock International, akan memimpin pelaksanaan program tersebut secara bertahap.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadwalkan proyek mulai berjalan pada tahun 2026. Tahap awal akan fokus pada pembangunan 1.000 unit kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT). Pemerintah optimistis program mampu merevitalisasi desa pesisir dan memperkuat armada nelayan nasional.
Sesuaikan Ketersediaan Stok Ikan
Namun demikian, Guru Besar UGM Prof Suadi mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penambahan armada.
”Pengadaan kapal harus menyesuaikan dengan angka referensi stok ikan yang tersedia. Langkah ini krusial guna mencegah risiko overfishing atau penangkapan berlebih di perairan Indonesia,” tandas Suadi.
Saat ini, Indonesia memiliki 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan status stok ikan yang beragam. Suadi menyarankan ribuan kapal baru tersebut diarahkan ke wilayah yang masih memiliki potensi besar. Area seperti Laut Natuna Utara dan Indonesia Timur menjadi target ideal untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
Pemerintah juga diminta belajar dari kegagalan program bantuan kapal 30 GT pada masa lalu. Sejarah mencatat banyak bantuan kapal tidak terpakai karena ketidaksesuaian desain dengan wilayah tangkap nelayan.
Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis nelayan dan minimnya infrastruktur pendukung kerap menjadi kendala utama di lapangan.
Merusak Ekosistem Laut
Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Maximum Economic Yield (MEY) untuk keuntungan optimal. Proyek diproyeksikan mampu menyerap 600.000 tenaga kerja di Indonesia dan 1.000 tenaga ahli di Inggris.
Ada pula peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi industri maritim dari Inggris.
Keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem rantai dingin (cold chain). Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas perawatan kapal secara paralel di berbagai titik pelabuhan perikanan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar investasi besar ini tidak sekadar menjadi proyek fisik semata.
Suadi berharap program itu murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan. Transparansi dalam menentukan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
”Jangan sampai penambahan kapal justru memicu konflik baru atau mempercepat kerusakan ekosistem laut akibat salah kelola,” tegasnya.
