JOGJA, bisnisjogja.id – Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45 persen dari total penduduk. Pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13 persen.
Ukuran kelas menengah, pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Untuk menuju kelas menengah 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.
Menurunnya populasi kelas menengah menurut BPS karena pandemi Covid-19. Media mengatakan pandemi memang menggenjot angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga pengangguran meningkat.
Laporan BPS juga menyebutkan pengeluaran kelas menengah yang meningkat dalam lima tahun terakhir antara lain karena membayar pajak dan iuran, perumahan, pendidikan, dan makanan. Kelompok kelas menengah memiliki persentase konsumsi sebesar 82 persen dari total konsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Jika menurun tentu berdampak signifikan.
Beri Relaksasi
Bagaimankah solusi mendorong peningkatan jumlah kelas menengah sekaligus meningkatkan konsumsi mereka? Berikut jawaban Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Dian Ariani yang juga Bendahara ISEI Cabang Yogyakarta dan Bendahara Kadin DIY.
”Pemerintah dapat memberikan relaksasi kebijakan untuk kelas menengah berupa penciptaan lapangan pekerjaan termasuk sektor padat karya, dan memberikan subsidi tepat sasaran,” ujar Dian dalam forum diskusi terbatas kerja sama KPwBI DIY, OJK DIY, Kadin DIY dan ISEI Cabang Yogyakarta (Selasa, 10/09/24).
Menurut Dian, menggerakkan sektor riil dengan memberikan bantuan untuk UMKM agar tenaga kerja yg terserap meningkat dengan memberikan kemudahan pembukaan usaha, iklim usaha yang baik, dan insentif pajak.
”Kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengurangi potongan atau memberikan subsidi kesehatan dan pendidikan,” usul Dian.
Dorong Investasi
Bagi perbankan salah satu indikator yang terlihat yakni meningkatnya NPL (net performance loan) terutama portofolio yang tersisa dari dampak Covid-19, karena saat ini program restrukturisasi kredit telah selesai masa berlakunya.
”Selain tetap harus menyelesaikan kredit bermasalah, bank perlu mengatur portofolio kredit yang sehat,” tandas Dian.
Peran perbankan dalam persoalan tersebut, mendorong pengusaha berinvestasi dalam rangka meningkatkan lapangan kerja baru terutama pada sektor-sektor unggulan yang ada di DIY seperti pariwisata, kesehatan dan pendidikan.
Berikutnya, mendorong UMKM agar naik kelas dengan memberikan kemudahan akses perbankan, pelatihan capacity building dan mendorong terciptanya kluster dan ekosistem di sektor ekonomi unggulan dengan produk digital.
”Tingkatkan konsumsi masyarakat, bank memberikan kredit KKB dengan uang muka rendah termasuk KKB Listrik dengan uang muka bersubsidi serta KPR bersubsidi,” imbuhnya.
Jika kebijakan tersebut dapat dilakasanakan, Dian optimistis setidaknya penurunan jumlah kelas menengah dapat dicegah. Bahkan mungkin jumlah pulih seperti semula.
