JOGJA, bisnisjogja.id – ”Statistik menunjukkan kelas menengah turun menuju kelas menengah dan rentan. Walaupun belum jatuh, ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Ekonom UGM, Elan Satriawan PhD.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, susah mengentaskan kemiskinan.
Iwan menyampaikan gagasannya pada sesi Diskusi Teras Pusekra UGM yang bertajuk ”Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan dan Kelas Menengah”, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan rakyat.
”Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat makro, tetapi juga mikro dan menengah. Tidak hanya memberantas kemiskinan ekstrem, tetapi juga memastikan kelas menengah terus memiliki daya beli yang kuat,” tandasnya.
Kelas Menengah
Iwan menjekaskan untuk menjadi negara maju, kebijakan ekonomi harus mengarah pada memperkuat kelas menengah. Negara maju memiliki kelas menengah yang kuat dan berkontribusi pada ekonomi nasional.
Karena itu, kebijakan ekonomi harus fokus pada penguatan kelas menengah melalui lapangan kerja yang berkualitas dan akses peluang ekonomi yang lebih besar.
”Nah, PR kita selanjutnya menolong kelas menengah yang masih bekerja di sektor informal, tetapi tidak mendapatkan bantuan dari negara sekaligus harus membayar pajak. Menurut saya kelas menengah ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah,” paparnya.
Berbasis Data
Mengenai kebijakan ekonomi berbasis data dan riset, Elan menceritakan tentang pengalamannya sebagai bagian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di era Presiden SBY dan Jokowi.
Menurutnya TNP2K hadir untuk membuat analisis, kajian, dan riset yang menjadi landasan rekomendasi dan masukan yang diberikan ke pemerintah. Selain itu, tim berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan eksternal, universitas maupun lembaga penelitian, sebagai produser ilmu pengetahuan dan pembuktian.
”Kebijakan-kebijakan memang harus berdasar data, harus berdasarkan evidence. Hal itu bisa turun kualitasnya kalau tidak melakukannya,” ujar Elan.
