SLEMAN, bisnisjogja.id – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Wireless Fidelity (Wifi) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman terus berlanjut. Penyidik Polresta Sleman masih menunggu hasil audit kerugian negara yang beberapa waktu lalu telah diajukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kami masih berkoordinasi dengan BPK terkait penghitungan kerugian negara. Awal bulan ini BPK sudah mengeluarkan surat tugas bagi auditor, sehingga kemungkinan akhir tahun ini sudah keluar hasilnya,” kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Mateus Wiwit Kustiyadi, Senin (16/11/2026).
Sesudah hasil audit dikeluarkan oleh BPK nantinya, penyidik akan kembali melakukan gelar perkara di Polda DIY. Setelah itu baru bisa ditentukan nama tersangka. “Sampai sekarang belum ada tersangka. Kita tunggu dulu hasil auditnya,” kata Mateus.
Sebagai informasi, kasus dugaan rasuah ini sudah diselidiki oleh Polresta Sleman sejak akhir tahun 2024. Kemudian pada 11 Mei 2026, statusnya dinaikkan ke penyidikan.
Sebelum ini, penyidik telah mengajukan permohonan audit investigasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Hasilnya dinyatakan terdapat temuan kerugian negara dengan nominal hampir Rp 3 miliar.
Berdasar petunjuk dari Polda DIY dan Kortas Tipidkor Polri, kemudian penyidik Polresta Sleman mengajukan lagi audit untuk memperkuat pembuktian. Kali ini, permohonan dilayangkan ke BPK.
“Kita menunggu petunjuk dari Polda apakah nanti penghitungan BPKP atau BPK yang dipakai,” imbuh Mateus.
Sementara untuk pemeriksaan saksi, penyidik memandang sudah cukup. Setidaknya terdapat 30 saksi yang diperiksa termasuk mantan Kepala Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro.
BPKP Tetap Berwenang Melakukan Audit
Langkah pengajuan audit ke BPK ini disinyalir tidak lepas dari pengalaman Polda DIY yang sempat menghadapi gugatan praperadilan dari tersangka kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa Condongcatur atas nama Reno Candra Sangaji.
Dalam salah satu dalilnya, Reno yang pernah menjabat Lurah Condongcatur menyebut bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) oleh BPKP Perwakilan DIY, tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk penetapan tersangka. Namun dalil itu ditolak oleh hakim.
Dalam putusannya, hakim tunggal PN Sleman Jayadi Husain menegaskan, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 disebutkan bahwa BPK merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.
Meski demikian, BPKP, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan audit keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Selain itu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai adanya kerugian negara dan besarannya.
Hakim menegaskan bahwa pandangan yang membenturkan kewenangan antara BPK dan BPKP untuk saling meniadakan adalah logika yang contradictio in terminis (pertentangan dalam istilah) dan merupakan bentuk cacat logis dalam penalaran hukum.





