JOGJA, bisnisjogja.id – Pengenaan PPN 12 persen untuk layanan sekolah berstandar internasional tidak tepat. Sektor Pendidikan harusnya tidak termasuk dalam sektor yang kena PPN.
”Sebaiknya batalkan pengenaan PPN 12 persen terhadap sektor pendidikan,” tandas Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Prof R Agus Sartono, Selasa (31/12/2024).
Ia menilai jika pengenaan pajak tersebut dipaksakan justru akan memperburuk capaian akses perguruan tinggi dan semakin membuat Indonesia tertinggal jauh dengan negara ASEAN lainnya.
Jangka Panjang
Menurut Agus, pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan tidak seharusnya menjadi objek pajak. Kalau saja kebocoran dan korupsi dapat ditekan, lebih dari cukup untuk pembiayaan investasi sumber daya manusia.
”Jika kita abai terhadap sektor pendidikan maka hanya masalah waktu saja kita justru akan makin terpuruk,” ungkapnya.
Ia menegaskan pengenaan PPN 12 persen pada pendidikan bertaraf internasional sangat tidak tepat. Selama ini pemerintah sendiri gencar mendorong agar pendidikan Indonesia memiliki kualitas bertaraf internasional.
Di sisi lain saat ini ada berbagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) yang telah lama mengembangkan International Undergraduate Program (IUP). Program ini tidak saja menyumbangkan pembiayaan bagi PTN BH, tetapi juga mampu menarik minat student exchange dari negara lain.
Subsidi Silang
Agus menjalaskan, melalui IUP, PTN BH mampu memberikan subsidi silang bagi anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu sehingga mereka mendapatkan akses pendidikan tinggi.
”Kehadiran mahasiswa asing di PTN BH juga memiliki peran strategis dalam jangka Panjang,” tandasnya.
Karena itu rencana pengenaan PPN 12 persen terhadap pendidikan bertaraf internasional sangat tidak tepat dan sebaiknya dibatalkan.
