- Menkeu harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama masyarakat.
- Menkeu harus melakukan komunikasi publik yang baik.
- Menkeu membuka pintu menerima masukan dari masyarakat.
JOGJA, bisnisjogja.id – Perombakan kabinet merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang melakukan aksi beberapa waktu lalu. Ada lima menteri yang diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang digantikan Purbaya Yudi Sadewa.
Dosen FEB UGM, Amirullah Setya Hardi PhD mengungkapkan harapan terbesarnya pada Menkeu PYS yakni terciptanya perekonomian yang sehat dan berkualitas.
Kecuali itu, mampu mewujudkan program-program kerja yg telah dicanangkan Presiden Prabowo dalam RPJMN.
”Perbaikan di bidang fiskal dari sisi penerimaan maupun pengeluaran atau belanja pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius,” tandas Amirullah.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat meningkatnya ketidakpastian global. Peran pemerintah sebagai penggerak ekonomi negara menjadi semakin penting.
Di samping itu kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, pelaku pasar, investor, dan masyarakat menjadi tugas yang sangat penting untuk memberikan kepastian dan sinyal yang kuat kepada pasar terkait kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah.
Kepercayaan Publik
Menurut Amirullah perhatian pada indikator ekonomi merupakan upaya terbaik untuk menangkap respons pasar sehingga dapat melakukan formulasi yang tepat untuk kepentingan bangsa dan negara.
”Kebutuhan pendanaan yang besar untuk pelaksanaan program-program pembangunan perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana dengan tetap mengedepankan keadilan dan kemanfaatan bagi banyak pihak dan bukan perorangan ataupun golongan,” tegasnya.
Dengan demikian hasil perombakan kabinet Probowo kali ini ini mampu memberikan perubahan dan dampak positif yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia.
Gumilang AS PhD yang juga dari FEB UGM menaruh harapan besar pada Menteri Keuangan PYS yang baru untuk mengembalikan dan membangun kepercayaan pasar dan publik dalam kesempatan pertama.
Hal ini bisa diupayakan dengan komunikasi publik yang baik dan membuka pintu untuk menerima masukan dari berbagai kalangan masyarakat.
”Besar harapan Menkeu menerapkan kebijakan fiskal yang prudent mulai dari melakukan asesmen alokasi dan realisasi anggaran guna program-program skala besar pemerintah, seperti MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih, yang berpotensi berdampak ke anggaran program lain yang bisa lebih berpengaruh kepada aktivitas ekonomi,”papar Gumilang.
