Banyak perusahaan asing beroperasi di Indonesia, tetapi setelah mendapatkan keuntungan disimpan di luar negeri. Karena itu, perlu reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai langkah fundamental memperbaiki iklim ekonomi nasional. Efisiensi belanja negara memang baik, namun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural.
JOGJA, bisnisjogja.id – Fenomena banyak uang lari dan parkir di luar Indonesia merupakan persoalan struktural yang terus membebani perekonomian nasional. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR penyinggung persoalan tersebut.
Guru Besar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Imamudin Yuliadi menilai kondisi tersebut menggambarkan situasi kekayaan hasil dari aktivitas ekonomi dalam negeri tidak sepenuhnya berputar di Indonesia, melainkan mengalir ke luar negeri.
Menurutnya banyak perusahaan asing beroperasi di Indonesia, tetapi setelah mendapatkan keuntungan disimpan di luar negeri.
Begitu juga sebagian pengusaha nasional yang lebih memilih memarkir kekayaannya di Singapura, Hong Kong, atau negara lain.
”Akibatnya, ekonomi kita menjadi kering, padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk membangun negeri,” ungkap Imamudin.
Ia menjelaskan, ada dua faktor utama penyebab kondisi tersebut. Pertama, praktik perusahaan asing yang melakukan repatriasi keuntungan ke negara asal, sehingga devisa yang dihasilkan tidak dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia.
Kedua, perilaku sebagian pengusaha nasional, khususnya kalangan menengah atas, yang lebih nyaman menempatkan dananya di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.
Aset Perbankan
Hal itu, jelas Imamudin, terlihat dari besarnya aset perbankan di Singapura yang bahkan lima kali lipat lebih besar daripada aset BRI, bank terbesar di Indonesia.
”Itu menunjukkan banyak dana dari orang kaya Indonesia justru berputar di luar negeri, sehingga sistem keuangan kita kehilangan kekuatan yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan,” paparnya.
Ia menekankan perlunya strategi kebijakan yang tepat. Pemerintah harus melakukan reformasi sistem keuangan, perbankan, dan pasar modal agar lebih kompetitif, sehingga pemilik modal tidak ragu menyimpan dana di dalam negeri.
Ia juga mendorong adanya insentif bagi investor domestik maupun asing agar tertarik menanamkan kembali keuntungan mereka di Indonesia.
Tak kalah penting, ia mengingatkan perlunya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai langkah fundamental memperbaiki iklim ekonomi nasional. Efisiensi belanja negara memang baik, namun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural.
Sangat Serius
Imamudin menyarankan perlu langkah persuasif agar pelaku ekonomi kelas menengah atas mau dan sukarela memarkir uangnya di Indonesia.
”Jika birokrasi bersih dapat dibangun untuk menekan kebocoran anggaran, ditambah dengan upaya menahan net outflow, maka ratusan triliun rupiah bisa diselamatkan,” tandasnya.
Dampak net outflow of national wealth terhadap ekonomi nasional sangat serius. Hilangnya dana dalam jumlah besar membuat target pertumbuhan ekonomi sulit tercapai.
Padahal, jika dana tersebut bisa ditahan atau ditarik kembali ke dalam negeri, pemerintah tidak perlu terlalu mengandalkan kebijakan fiskal seperti menaikkan pajak.
”Aliran dana yang sehat akan membuat perekonomian tumbuh segar dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
