- Gelombang aksi karena masyarakat merasakan beban ekonomi semakin berat.
- Tindakan represi membuat rakyat marah, aksi menjadi tidak terkendali.
- Rakyat kecewa negara gagal dan tidak hadir menjadi pelindung.
- Akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang regresif.
JOGJA, bisnisjogja.id – Beratnya kondisi sosial ekonomi dan tindakan represi aparat membuat kemarahan masyarakat. Cukup lama, terutama sejak pandeki Covid-19, rakyat menghadapi problem ekonomi yang dari ke hari semakin berat.
Akhirnya muncul gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil yang dalam beberapa pekan terakhir menyuarakan sejumlah tuntutan. Jangka pendek, mereka misalnya menuntut pembahasan RUU perampasan aset dan lainnya.
Jangka panjang, rakyat menuntut perbaikan sistem demokrasi dan ekonomi nasional. Aksi demonstrasi yang marak di berbagai daerah tidak bisa dipahami hanya sebagai respons spontan, tetapi lahir dari kondisi sosial yang sudah lama menekan publik.
”Masyarakat menghadapi beban ekonomi yang semakin berat, ditambah dengan kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada rakyat,” papar Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Achmad Munjid PhD.
Tindakan represif aparat, menurutnya, sebagai salah satu faktor yang memperbesar emosi massa dan menciptakan lingkaran kemarahan yang sulit dikendalikan.
Tekanan Publik
Munjid menyoroti jarak antara rakyat dan para wakilnya di parlemen yang semakin jauh. Diskoneksi tersebut membuat aspirasi publik seolah tidak pernah terhubung dengan proses politik formal.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin parah karena partai politik yang belum menjalani reformasi pascareformasi 1998, sehingga fungsinya kerap hanya berputar di lingkaran elite.
”Tanpa tekanan publik, kebijakan yang lahir dari lembaga politik akan cenderung mengabaikan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kampus dan media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga suara kritis agar tetap terdengar,” tegas Munjid.
Ia menegaskan, ketika kekuasaan tidak dipaksa dan dikontrol secara efektif, hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat.
Kegagalan Reformasi
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia MA menilai pola demonstrasi yang terjadi saat ini berbeda dengan satu dekade lalu.
Menurutnya, peran influencer di media sosial semakin dominan dalam mendorong massa untuk turun ke jalan, menggantikan peran yang dahulu lebih banyak dimainkan organisasi mahasiswa atau aktivis.
”Tuntutan masyarakat yang muncul telah berhasil membingkai gerakan agar lebih jelas arahnya, meski pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya merespons dengan substansial,” jelasnya.
Bagus menambahkan ada kegagalan reformasi kepolisian pascareformasi yang membuat institusi tersebut masih rentan dipolitisasi. Ia menyoroti polisi dalam satu dekade terakhir kerap digunakan sebagai instrumen politik, sehingga tidak sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.
”Selain itu, dalam kondisi ekonomi yang semakin menekan, paradoks antara hidup sederhana masyarakat dengan fasilitas pejabat memperbesar jurang ketidakpercayaan. Negara telah gagal melindungi masyarakat, sehingga kemarahan publik muncul sebagai bentuk akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang regresif,” tegasnya.
