SEPEREMPAT abad setelah desentralisasi diterapkan di Indonesia, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga saat ini masih diwarnai dinamika pembagian kewenangan. Di tengah adanya tuntutan efektivitas pembangunan nasional, muncul perdebatan mengenai sejauh mana otonomi daerah masih memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk menentukan kebijakan strategis di wilayahnya.

JOGJA, bisnisjogja.id – Kebijakan publik seringkali menjadi paradoks yang menyakitkan. Bukannya menyelesaikan masalah tapi justru melahirkan konflik baru. Fenomena ini tampak dari beragam kebijakan kontroversial seperti pemindahan Ibu Kota Negara, program Makan Bergizi Gratis, pembentukan Koperasi Merah Putih, serta sejumlah kontroversi yang mengiringi proyek strategis nasional.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.