DALAM 10 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai program strategis yang menjadikan APBN sebagai shock abshorber bagi masyarakat. Namun, masih adanya fenomena penurunan kelas menengah sebesar 9,48 juta orang perlu menjadi kewaspadaan bersama karena adanya tekanan pada pengeluaran pangan, perumahan, dan perpajakan.
Presiden Prabowo berniat melanjutkan berbagai stimulus sosial yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi bahkan memperkuat dengan beberapa program strategis. Program itu, makan bergizi gratis, program tiga juta rumah dan medical check up gratis.
Bahkan Presiden Prabowo juga akan melanjutkan hilirisasi dan membangun sekolah unggulan di daerah Indonesia.
Dalam perjalanannya, fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi diduga karena program pemerintah terutama dalam alokasi pengadaan barang dan jasa belum melibatkan pengusaha dan UMKM lokal bahkan banyak yang bersifat top-down approach.
Perlambatan Pertumbuhan
Perlambatan pertumbuhan ekonomi beberapa daerah terjadi diduga karena belum terlibatnya swasta, localpreneur, womanpreneur, dan juga UMKM lokal sehingga berbagai program yang baik belum mengakibatkan trickle down effect bagi daerah.
Keberadaan UMKM dapat didorong menjadi closeloop bagi industri dan diharapkan juga pemerintah dapat menyerap (standing buyer) UMKM.
Beberapa program yang dibuat pemerintah misalnya banyak dikerjakan oleh swasta besar atau bahkan terkadang menjadi penugasan BUMN. Hal ini terjadi bukan karena ketidakmampuan UMKM atau industri namun persyaratan atau regulasi yang dibuat terlalu sulit dan belum mendukung bagi pengusaha UMKM.
Kadin menilai berbagai program seperti kartu sakti, program MBG, program tiga juta rumah, sekolah unggulan, dan hilirisasi dapat melibatkan dan memberdayakan unsur lokal terutama wanita, lansia, dan gen-z yang masuk dalam kategori NEET.
Pemberdayaan sosial yang dilakukan secara tidak langsung mendorong mereka menjadi entrepreneur, sebagai salah satu syarat menjadi negara maju maka sebesar empaat persen dari populasi harus menjadi pengusaha.
Ekosistem Sociopreneur
Berdasarkan hasil analisis Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti 9,9 juta gen-z yang NEET, kontribusi perempuan terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen, dan peningkatan lansia di kelas menengah dapat diselesaikan dengan sociopreneur melalui strategi circular dan silver economy.
Hasil dari modelling yang dibuat, bahwa sociopreneur yang mengatasi masalah sosial ini dapat mendorong peningkatan PDB sebesar 0,57-0,7 persen setiap tahunnya (Rp 118,07 – Rp 146,3 triliun).
Apabila serius menggarap ekosistem sociopreneur di Indonesia, maka target pertumbuhan ekonomi delapan persen juga dapat dilakukan melalui instrumen ini. Sociopreneur yang didorong oleh Kadin juga menjadi penting karena fokus pada pemberdayaan sosial dengan memberikan ”kail” bukan lagi ”umpan” sebagai bentuk dari bantuan sosial.
Ekosistem sociopreneur tidak sulit dilakukan terutama di kawasan 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar karena memanfaatkan produk lokal dalam aktivitas produksinya dan menggarap hal-hal atau permasalahan yang dapat diselesaikan di wilayah itu.
Sociopreneurship akan menjadi konsep yang baik untuk dikembangkan dan didorong karena sesuai dengan trilogi pembangunan dan semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi backbone dari sistem ekonomi Indonesia.
- Penulis, Aviliani, Wakil Ketua Umum (WKU) Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi Kadin Indonesia.
- Disampaikan pada forum Global & Domestic Economic Outlook 2025 di Jakarta.
