JOGJA, bisnisjogja.id – Pemberlakuan pembatasan mobilitas angkutan barang selama libur Lebaran 2025 mengakibatkan biaya logistik membengkak.
Pembatasan mobilitas angkutan barang selama mudik-balik Lebaran selama 16 hari dari 24 Maret sampai 8 April 2025 dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pemudik. Namun demikian, ada dampak ekonomi yang cukup besar.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Ir Joewono Soemardjito ST MSi mengungkap kanebijakan pembatasan operasional angkutan barang memang bertujuan menjaga keselamatan pemudik selama melakukan perjalanan.
”Namun demikian, pemerintah perlu meneliti lebih cermat dalam penerapan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang terkait dengan dampaknya bagi para pelaku usaha,” papar Joewono, Kamis (10/4/2025).
Ia mengungkapkan, pemerintah ada baiknya juga mendengarkan masukan dari pihak pelaku usaha jasa logistik dan distribusi barang untuk mengantisipasi dampaknya terhadap biaya operasional.
Lebih Tinggi
Joewono memaparkan, biaya logistik Indonesia sedikit lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik di Indonesia pada 2023 mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu pada 2018, Bank Dunia mencatat, biaya logistik di Indonesia masih 23,8 persen.
Menurutnya, sebelum kebijakan pembatasan operasional angkutan barang diterapkan, ada baiknya pemerintah melakukan check and recheck kondisi ketersediaan barang, terutama bahan kebutuhan pokok.
Hal itu untuk memastikan kondisi pasokan aman. Pasalnya, apabila penerapan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang tidak berjalan efektif, kemungkinan akan ada yang merasa dirugikan akibat dampaknya.
Joewono menyarankan kebijakan pembatasan operasional dapat dilakukan berbasis waktu dengan pembatasan beroperasi pada jam-jam tertentu.
Bisa pula pembatasan dari sisi penggunaan armada barang dengan muatan terbatas sehingga bisa menghindari konflik lalu lintas dengan pengguna kendaraan yang lain untuk angkutan penumpang.
