”Indonesia terancam kekurangan hingga 18 juta talenta berkualitas pada 2030 jika tidak segera dilakukan intervensi strategis”.
JOGJA, bisnisjogja.id – Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek, Prof Sri Suning Kusumawardani mengungkapkan perlunya strategi pemerintah dalam penguatan SDM kampus terutama terkait pengembangan karier dosen.
Pasalnya, tantangan global seperti perkembangan AI, krisis lingkungan, dan rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi menjadi sorotan.
”Indonesia terancam kekurangan hingga 18 juta talenta berkualitas pada 2030 jika tidak segera dilakukan intervensi strategis,” tandasnya.
Ia menyampaikan pada saat Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pertemuan Forum Wakil Rektor Bidang Sumber Daya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Ballroom Ambarukmo Yogyakarta. Pertemuan mengangkat isu strategis tata kelola SDM, keuangan, dan dinamika kampus.
Suning menyampaikan dua rekomendasi penting terkait pengenaan pajak di PTNBH, yakni perlunya dorongan kebijakan di tingkat presiden dan sosialisasi aturan pajak lintas kementerian. Ia mengharapkan berbagai usulan melalui diskusi khusus dalam forum akan menjadi masukan bagi pemerintah.
Forum menjadi wadah penting bagi para pemangku kebijakan di lingkungan PTNBH untuk berbagi pandangan serta menyusun solusi atas tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia.
Kolaborasi
Wakil Rektor UGM Bidang SDM dan Keuangan, Prof Supriyadi, mengatakan forum sebagai ruang diskusi berkelanjutan antar perguruan tinggi negeri berbadan hukum, terlebih sejak awal berdirinya saat hanya ada tujuh PTN BH.
Kini, dengan jumlah yang bertambah menjadi 24 kampus, forum dapat mendorong kolaborasi. Forum juga bisa menjadi upaya bersama dalam mendorong peringkat global perguruan tinggi Indonesia melalui riset, pelatihan, dan pertukaran akademik.
Ketua Forum WR 2 PTNBH, Prof Muhammad Madyan, menyorot sejumlah persoalan mendesak seperti belum adanya pagu untuk rekrutmen SDM, kendala akuntabilitas keuangan, hingga perbedaan perlakuan terhadap SDM oleh masing-masing PTN.
Ia juga menyinggung permasalahan pajak dan belum jelasnya skema peminjaman dana kampus. Menurutnya otonomi PTNBH belum sepenuhnya ditunjang regulasi yang memadai, sehingga forum mampu menghadirkan solusi nyata bagi pemangku kebijakan.
