JOGJA, bisnisjogja.id – Jumlah korban latihan dasar kemiliteran untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bertambah menjadi lima orang. Hal itu membuktikan pendekatan militer kurang tepat untuk kegiatan ekonomi.
Penggunaan pendekatan militer dalam berbagai program sipil, terutama dalam KDMP kurang tepat. Koperasi merupakan organisasi sipil yang mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi anggota dan musyawarah.
Pendapat tersebut disampaikan Pakar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr Subarsono. Ia mengatakan pelatihan dasar militer untuk manajer KDMP dalam bentuk baris berbaris, apel bendera, lari, dan memegang senjata jauh dari deskripsi pekerjaan pengelola koperasi.
”Seharusnya tugas utama manajer koperasi adalah mengeksekusi kebijakan strategis yang dibuat pengurus dalam tindakan operasional harian. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis kepada pengurus secara berkala demi kesejahteraan anggota,” paparnya.
Tata Kelola Koperasi
Menurutnya, pelatihan harusnya berkaitan dengan tata kelola koperasi, kepemimpinan dan manajemen SDM, manajemen keuangan digital, kewirausahaan dan inovasi model bisnis, perencanaan strategis, dan pemasaran terutama e-marketing.
Ia tidak menampik pelatihan dasar bukannya tak bermanfaat. Tentunya bermanfaat dalam dimensi kedisiplinan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa operasionalisasi konsep disiplin di setiap bidang tentunya berbeda.
Disiplin dalam ekonomi dan koperasi bisa diterjemahkan bahwa manajer mampu membuat laporan tepat waktu, berperilaku transparan dan akuntabel, tidak menggunakan fasilitas koperasi untuk kepentingan dirinya sendiri dan menyediakan produk dan layanan seperti kebutuhan pelanggan atau anggota serta tidak menjual barang ilegal.
”Dalam dunia militer terjemahan disiplin bisa berbeda, misalnya ikut apel pagi tepat waktu, tunduk pada perintah atasan, dan tidak salah dalam berbaris,” tandasnya.
