JOGJA, bisnisjogja.id – ASEAN kini berkembang pesat menjadi wilayah strategis bagi perdagangan dunia dengan populasi lebih dari 687 juta jiwa. Namun, dinamika ekonomi global yang kompleks akibat ketegangan geopolitik menuntut para pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi jitu guna mempertahankan momentum pertumbuhan kawasan.
Hal tersebut mengemuka dalam ”Seminar on ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy” yang digelar di Kampus FEB UGM. Dekan FEB UGM, Prof Didi Achjari, menegaskan pentingnya kolaborasi regional demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini.
Ekonom Senior AMRO, Catharine Ho, memproyeksikan ekonomi ASEAN+3 pada tahun 2026 akan bergerak lebih baik dibandingkan tahun lalu. Ketangguhan kawasan ditopang oleh rendahnya tarif efektif, kuatnya permintaan domestik, serta lonjakan ekspor semikonduktor berbasis kecerdasan buatan (AI).
Integrasi Perdagangan
Catharine menambahkan, integrasi perdagangan di internal ASEAN+3 kini mengalami pergeseran struktural. Kawasan ini tidak lagi sekadar menjadi “pabrik dunia” yang berorientasi ekspor global, melainkan telah membentuk jaringan produksi intra-kawasan yang solid dengan China, Jepang, dan Korea Selatan sebagai motor utamanya.
Meski demikian, AMRO mengingatkan adanya risiko penurunan keseimbangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu tingginya harga energi. Ketidakstabilan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia hingga 4 persen serta mengerek tren inflasi global.
Selain faktor eksternal, integrasi ekonomi yang semakin dalam juga membawa tantangan baru. Catharine memperingatkan bahwa semakin terhubungnya ekonomi antarnegara, semakin besar pula risiko penularan dampak krisis (contagion effect) yang dapat menyebar dengan cepat di dalam kawasan.
Anomali Daya Beli
Sementara itu, Ekonom UGM, Denni Puspa Purbasari PhD menyoroti adanya perubahan struktural fundamental yang dihadapi ASEAN. Model ekonomi lama yang bertumpu pada biaya produksi rendah kini harus berhadapan dengan fragmentasi pasar, persaingan strategis antarnegara, dan isu perubahan iklim.
Khusus untuk Indonesia, Denni mengkritisi anomali daya beli di mana pertumbuhan konsumsi masyarakat mencapai 5,5 persen, tetapi kenaikan pendapatan pekerja hanya di angka 2,2 persen. Menurutnya, ketimpangan ini mengindikasikan masyarakat mulai bergantung pada pinjaman untuk mempertahankan konsumsi, yang dapat menjadi jebakan ekonomi.
Denni juga mengingatkan risiko serius pada struktur APBN akibat besarnya belanja pemerintah yang tidak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan negara. Jika tren ini berlanjut, ketimpangan tersebut dipastikan akan mengancam keberlanjutan dan ketahanan fiskal nasional dalam jangka panjang.
Ia juga menyoroti kualitas investasi asing (FDI) yang masuk ke Tanah Air. Pemerintah diminta tidak hanya fokus menarik modal asing, tetapi juga harus memastikan investasi tersebut mampu mendongkrak produktivitas nyata dan meningkatkan kapasitas industri domestik.
