JOGJA, bisnisjogja,id – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang menyasar sejumlah lembaga turut berdampak signifikan pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Penyesuaian anggaran memunculkan kekhawatiran mendalam terhadap keberlanjutan program penguatan literasi nasional, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan.
Kondisi tersebut menandakan belum ada prioritas untuk pendidikan masyarakat Indonesia. Padahal dari pendidikanlah akan mengubah wajah satu negara. Hampir semua negara maju memprioritaskan pendidikan pada awal mereka membangun negaranya.
Berdasarkan data terkini, anggaran Perpusnas pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp 377.999.537.000 atau mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 721,68 miliar.
Keterbatasan fiskal membuat sejumlah program strategis, seperti distribusi bantuan buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas, terpaksa tidak dapat dilanjutkan pada tahun 2026.
Meski demikian, Perpusnas tetap berupaya menjaga denyut literasi dengan menjalankan program prioritas seperti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kuliah Kerja Nyata Tematik Literasi, serta penyaluran DAK nonfisik untuk pengembangan perpustakaan daerah.
Pendidikan Memprihatinkan
Menanggapi situasi ini, Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Novy Diana Fauzie MA menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam atas pemangkasan anggaran yang menyasar sektor pendidikan dan literasi.
”Sedih sebenarnya. Program-program itu dibuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui literasi sejak dini. Ketika anggarannya dipotong, kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap buku dan berbagai program literasi juga ikut berkurang,” ungkap Novy.
Ia menegaskan, perpustakaan daerah memegang peran strategis sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan ruang publik edukatif yang menyediakan pelatihan, diskusi, serta pendampingan masyarakat dari berbagai kelompok usia.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa dampak pengurangan anggaran akan paling dirasakan oleh masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki akses internet maupun fasilitas perpustakaan yang memadai.
Sebagai solusi alternatif di tengah keterbatasan anggaran, Novy mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, penerbit, dunia usaha, dan keluarga agar gerakan literasi tetap hidup.
”Apabila program-program literasi terus berkurang karena keterbatasan anggaran, saya khawatir hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat belum ditempatkan sebagai prioritas yang benar-benar serius. Padahal, literasi merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas,” tegasnya.
