BANYAK negara sudah menempatkan juru bicara ekonomi sebagai bagian dari arsitektur kebijakan publik. Singapura memiliki pendekatan komunikasi yang sangat tertib dan terkoordinasi antara Monetary Authority of Singapore (MAS), Kementerian Keuangan, dan pejabat komunikasi.
Di Amerika Serikat, peran Ketua The Fed dan Menteri Keuangan sangat jelas sebagai suara utama kebijakan ekonomi. Bahkan India mulai menunjuk ekonom senior untuk menyampaikan narasi fiskal dan moneter secara reguler kepada pasar.
Indonesia tertinggal dalam hal ini. Kita masih mengandalkan konferensi pers acak, pernyataan sektoral, dan klarifikasi reaktif yang sering kali terlambat.
Netral Komunikatif
Juru bicara ekonomi nasional tidak harus pejabat politik. Yang dibutuhkan adalah tokoh teknokrat yang independen, kredibel secara akademik dan praktis, serta mampu menjelaskan isu ekonomi secara jernih kepada publik dan komunitas internasional.
Figur seperti Chatib Basri, Mari Elka Pangestu, atau ekonom senior dari perguruan tinggi terkemuka bisa mengisi peran ini jika diberi mandat resmi dan ruang untuk berbicara.
Figur tersebut juga bisa menjadi ”tameng” pemerintah saat harus menyampaikan kabar buruk, sekaligus sebagai ”juru damai” untuk menjaga ekspektasi publik dan stabilitas pasar.
Kredibilitas bukan hanya soal jabatan, tetapi soal konsistensi dan kemampuan meyakinkan.
Narasi Strategi
Dalam konteks kebijakan ekonomi, narasi bukanlah hiasan. Ia adalah alat stabilisasi. Narasi yang jelas dan meyakinkan dapat mencegah pelarian modal, menjaga kurs tetap stabil, dan menahan gejolak harga.
Sebaliknya, ketiadaan narasi membuat kebijakan yang baik pun kehilangan efektivitasnya.
Lebih dari sekadar retorika, narasi adalah bentuk forward guidance yang dibutuhkan oleh pasar. Dan untuk membangun narasi yang kuat, kita butuh juru bicara yang tepat.
Indonesia tak bisa terus mengandalkan pendekatan sektoral dalam menjelaskan ekonomi.
Di tengah tekanan global yang meningkat dan meningkatnya sensitivitas pasar terhadap sinyal kebijakan, kita membutuhkan satu suara yang mampu berbicara atas nama bangsa, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada dunia.
Menunjuk juru bicara ekonomi nasional bukan soal kosmetik birokrasi. Ini adalah kebutuhan strategis untuk menjaga kredibilitas, menenangkan pasar, dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya punya kebijakan yang baik, tetapi juga komunikasi yang efektif.
Kebijakan tanpa narasi adalah keputusan yang tak terdengar. Narasi tanpa juru bicara adalah suara yang kehilangan arah.
- Penulis, Prof Syafruddin Karimi, Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Sumatra Barat
