- Program strategis seperti penguatan koperasi desa seharusnya tidak dijalankan secara membabi buta.
- Aliran dana triliunan rupiah ke luar negeri akan memperburuk neraca perdagangan.
- Batalkan rencana impor mobil pikap dan segera berdialog dengan pelaku industri otomotif domestik.
JOGJA, bisnisjogja.id – Sebagian mobil pikap yang membuat protes pelaku industri nasional ternyata sudah datang. Jumlahnya belum seperti rencana pemerintah yang angkanya mencapai 105.000 unit mobil dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf, menilai kebijakan tersebut tidak rasional jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi makro dan penguatan industri domestik.
Ia menegaskan bahwa program strategis seperti penguatan koperasi desa seharusnya tidak dijalankan secara membabi buta dengan mengabaikan perhitungan matang.
”Kebutuhan kendaraan operasional untuk KDMP tidak harus dipenuhi melalui impor, mengingat tidak semua koperasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang sama,” tandas Ma’ruf.
Hilangnya Potensi Nasional
Kritik utama tertuju pada hilangnya potensi nilai tambah jika pengadaan dialihkan ke luar negeri. Ma’ruf berpendapat pesanan dalam jumlah besar tersebut seharusnya menjadi momentum emas untuk memperkuat industri otomotif nasional melalui peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Tak ketinggalan, ia menyoroti dampak negatif terhadap rantai pasok dalam negeri. Jika proyek diberikan kepada produsen domestik, kebijakan tersebut diyakini mampu menstimulasi pertumbuhan industri pendukung baru (new entrants) dan memperkuat ekosistem manufaktur Tanah Air.
”Dari sisi moneter, impor massal ini berisiko menggerus cadangan devisa negara,” tegasnya.
Ma’ruf memperingatkan aliran dana triliunan rupiah ke luar negeri akan memperburuk neraca perdagangan dan menciptakan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah di tengah upaya pemerintah menjaga surplus yang sehat.
Keberpihakan pada Produk Lokal
Ia menyarankan pemerintah tetap mengedepankan mekanisme lelang terbuka namun dengan semangat keberpihakan pada produk lokal. Hal itu bertujuan dana publik yang dikeluarkan dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Jika rencana impor tetap direalisasikan, industri otomotif nasional dikhawatirkan akan kehilangan peluang besar dari belanja publik. Langkah tersebut dinilai kontradiktif dengan semangat kemandirian ekonomi dan penguatan industri manufaktur yang selama ini menjadi fokus pemerintah.
Sebagai solusi, Ma’ruf mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor dan segera berdialog dengan pelaku industri otomotif domestik. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus memiliki ideologi yang berpihak pada kepentingan nasional tanpa mengabaikan profesionalisme bisnis.
