- Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mewujudkan ambisi pejabat atau presiden.
- Pemerintah jangan mengulangi kesalahan masa lalu, seperti pembengkakan biaya proyek KCIC Jakarta–Bandung yang membebani keuangan negara.
BANTUL, bisnisjogja.id – ”Apabila masyarakat merasa belum membutuhkan jalur kereta cepat, maka proyek tersebut berisiko menjadi kebijakan elitis yang dipaksakan. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mewujudkan ambisi pejabat atau presiden,” tandas Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dra Atik Septi Winarsih MSi.
Ia mengkritisi rencana pemerintah memperpanjang jalur kereta cepat Whoosh hingga Banyuwangi. Menurutnya proyek tersebut berpotensi menjadi kebijakan elitis jika tidak berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Atik, keberhasilan proyek transportasi publik tidak diukur dari kecanggihan teknologi atau panjang rutenya, melainkan dari manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Tanpa keberpihakan pada kepentingan publik, kebijakan itu hanya akan menjadi proyek simbolik tanpa nilai pelayanan.
”Dari perspektif tata kelola pelayanan publik, setiap proyek strategis harus memenuhi indikator kebermanfaatan sosial dan ekonomi yang jelas, terutama bagi warga Jawa Timur dan Banyuwangi,” tandasnya.
Tiga Indikator
Atik memaparkan terdapat tiga indikator penting yang perlu diperhatikan agar proyek tidak sekadar menjadi prestis politik.
Pertama, pemberdayaan tenaga kerja lokal di sepanjang jalur proyek dan kawasan sekitar stasiun. Kedua, pemanfaatan aset dan sumber daya daerah agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor atau kontraktor dari luar. Ketiga, penetapan harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah agar transportasi publik benar-benar inklusif.
”Kalau hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, prinsip pelayanan publiknya sudah hilang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesiapan Banyuwangi sebagai destinasi wisata yang akan menjadi salah satu ujung rute kereta cepat. Berdasarkan pengamatannya, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam infrastruktur pendukung pariwisata.
”Banyuwangi punya potensi besar, tapi kesiapan infrastrukturnya masih minim. Kalau proyek ini diklaim untuk meningkatkan ekonomi daerah maka sektor pendukung seperti kuliner, penginapan, dan transportasi lokal juga harus siap,” tambahnya.
Biaya Bengkak
Atik mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti pembengkakan biaya proyek KCIC Jakarta–Bandung yang membebani keuangan negara.
Ia menilai, proyek besar seperti kereta cepat harus dilandasi perhitungan ekonomi yang matang dan transparansi pembiayaan yang ketat.
”Proyek Whoosh Jakarta–Bandung saja masih menyisakan beban utang yang belum lunas. Mungkin dulu perhitungannya tidak terlalu cermat karena lebih banyak dorongan politis ketimbang rasional ekonomi,” tegas pakar pelayanan publik tersebut.
Ia menekankan pentingnya prinsip transparansi, efisiensi, dan kepuasan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) dalam setiap proyek strategis nasional.
