YOGYAKARTA, bisnisjogja.id – Penguatan Good Corporate Governance (GCG) merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas keputusan, kinerja perusahaan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Manfaat strategis tersebut mencakup tiga dimensi utama yaitu penciptaan nilai ekonomi dan nilai publik, penguatan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan, serta peningkatan kinerja, reputasi, dan kepercayaan publik. Hal itu mengemuka berdasarkan pokok-pokok pemaparan dan pembahasan dalam BUMD Summit 2026 yang digelar di Yogyakarta pada 18–19 November 2026.
Lebih lanjut, Ketua Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), Dr Sigit Kurnianto menjelaskan, GCG membantu BUMD menyeimbangkan tiga mandat utama, yaitu menggerakkan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum, dan menghasilkan laba atau keuntungan. Penerapan GCG yang konsisten juga meningkatkan efektivitas pengendalian, efisiensi, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan usaha.
“Integritas, transparansi, serta kinerja nyata menjadi fondasi penguatan reputasi dan kepercayaan publik,” katanya.
Materi konferensi menunjukkan sejumlah persoalan lintas sektor yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan dan pembinaan BUMD. Salah satunya adalah tata kelola yang masih bersifat formalitas. Dijelaskan, keberadaan struktur organisasi, pedoman, dan prosedur belum selalu diikuti oleh proses pengambilan keputusan yang efektif. Ketidakjelasan batas kewenangan pemilik, pengawas, dan pengelola dapat menimbulkan tumpang tindih peran, intervensi, serta melemahkan akuntabilitas.
Rumusan Arah Tindak Lanjut
Persoalan lainnya adalah kelemahan pengendalian internal dan pengelolaan risiko kecurangan, kesenjangan kapasitas SDM dan transformasi digital, serta tekanan fiskal dan perubahan lingkungan usaha.
Untuk mendorong transformasi tata kelola secara nyata, Komunike BUMD Summit 2026 merumuskan delapan arah tindak lanjut, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kematangan masing-masing BUMD. Rumusan pertama adalah menggeser tata kelola dari keapatuhan menjadi reputasi dan penciptaan nilai.
Kedua, mempertegas peran pemilik, pengawas, dan direksi. Ketiga, membangun ukuran kinerja yang seimbang dan terukur. Keempat, memperkuat disiplin investasi dan pengelolaan portofolio BUMD. Rumusan kelima adalah mengintegrasikan Governance, Risk, and Compliance (GRC) secara berkelanjutan. Keenam, memperkuat kepemimpinan, kompetensi, dan tata kelola digital.
Berikutnya adalah meningkatkan pembinaan dan evaluasi kinerja secara terkoordinasi, serta mengintegrasikan GCG ke dalam Key Performance Indicators (KPI). “Implementasi GCG tidak cukup hanya dievaluasi melalui laporan kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem pengukuran kinerja dan pemberian insentif bagi direksi,” papar Sigit.
BUMD Summit 2026 menegaskan pentingnya penguatan GCG sebagai fondasi transformasi BUMD yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan. Komunike ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, organ BUMD, regulator, serta pemangku kepentingan terkait untuk menerjemahkan prinsip tata kelola ke dalam kebijakan, keputusan, pengendalian, dan langkah perbaikan yang terukur.





