- Perubahan teknologi berlangsung jauh lebih cepat daripada siklus pendidikan.
- Keberhasilan di puncak kepemimpinan organisasi tidak semata ditentukan ketrampilan teknis.
- Kampus menjadi kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar berputar mengikuti arah angin ekonomi.
BELAKANGAN ini, ruang publik diramaikan oleh polemik kebijakan pemerintah yang menutup sejumlah program studi (prodi) karena dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Menggunakan jargon populer link and match, kebijakan menutup prodi yang sepi peminat atau dinilai “tidak laku” di industri terdengar sangat rasional pada permukaannya.
Namun, di balik narasi tersebut, terdapat penyederhanaan yang berbahaya. Kita patut bertanya secara kritis: sejak kapan pasar kerja jangka pendek menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi?
Persoalan pertama dari kebijakan ini adalah asumsi keliru bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi secara stabil. Faktanya, perubahan teknologi berlangsung jauh lebih cepat daripada siklus pendidikan itu sendiri.
Laporan World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa sekitar 44 persen keterampilan kerja diperkirakan akan berubah dalam lima tahun ke depan. Artinya, apa yang hari ini dianggap relevan bisa dengan sangat cepat menjadi usang. Memaksa kampus mengejar kebutuhan industri yang bergerak liar justru seperti berlari mengejar bayangan.
Jebakan Jangka Pendek
Ironisnya, kebijakan yang terlalu menekankan kesiapan kerja instan sering kali berujung pada jebakan jangka pendek. Banyak keterampilan teknis saat ini—mulai dari koding dasar hingga pekerjaan administratif—justru menjadi yang paling rentan tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).
McKinsey & Company memperkirakan hingga 30 persen aktivitas kerja global berpotensi diotomatisasi pada tahun 2030. Jika perguruan tinggi hanya berfokus pada keterampilan teknis yang sedang tren hari ini, kita sebenarnya sedang mencetak lulusan yang berisiko tinggi menganggur di masa depan.
Sebaliknya, kompetensi yang mampu bertahan melintasi zaman justru bersifat mendasar, seperti berpikir kritis, kemampuan analitis, komunikasi, dan pemahaman sosial.
Data dari National Association of Colleges and Employers (NACE) secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi seperti problem solving, komunikasi, dan teamwork selalu berada di posisi teratas kebutuhan pemberi kerja, jauh melampaui keterampilan teknis spesifik.
Ironisnya, keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu-ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial—bidang-bidang yang kini kerap diposisikan sebagai prodi “tidak laku”.
Bukan Hanya Teknis
Anggapan bahwa hanya bidang STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, Matematika) yang memiliki nilai ekonomi tinggi juga tidak ditopang oleh fakta di dunia bisnis nyata. Banyak pemimpin global sukses justru tidak berasal dari jalur teknis konvensional.
Susan Wojcicki memiliki latar belakang sejarah dan sastra sebelum memimpin YouTube. Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, berasal dari ilmu komunikasi, sementara Ken Chenault, mantan CEO American Express, menempuh studi sejarah. Berbagai analisis terhadap perusahaan Fortune 500 bahkan menunjukkan bahwa proporsi signifikan para CEO-nya memiliki latar belakang non-teknis, termasuk humaniora.
Fakta empiris ini menjadi sangat krusial di dunia korporasi. Keberhasilan di puncak kepemimpinan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh keahlian teknis (hard skills), melainkan oleh kemampuan membaca konteks, memahami kompleksitas manusia, dan mengambil keputusan strategis.
Inovasi besar di era ekonomi digital, kesehatan, maupun kebijakan publik lahir dari interaksi lintas disiplin, bukan dari spesialisasi sempit yang patuh pada permintaan pasar hari ini. Jika kampus direduksi sekadar menjadi penyedia tenaga kerja pesanan, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi justru akan tergerus.
Tunduk Logika Pasar
Dampak dari tunduknya pendidikan pada logika pasar ini tidak berhenti pada aspek ekonomi, melainkan merembet pada fungsi sosial dan politik. Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi.
Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat akan kehilangan kapasitas kritisnya untuk memahami perubahan. Filsuf Martha Nussbaum telah lama memperingatkan bahwa pengabaian terhadap humaniora berpotensi menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan simplistik terhadap makna “relevansi” ini berisiko mempersempit horizon pendidikan nasional. Jika indikator keberhasilan universitas hanya diukur dari serapan kerja jangka pendek, maka bidang-bidang yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang—seperti kebudayaan, pemikiran kritis, dan riset dasar—akan semakin terpinggirkan.
Padahal, sejarah membuktikan bahwa negara yang mampu bertahan di tengah disrupsi global adalah negara yang memiliki kapasitas refleksi dan inovasi kuat, bukan negara yang sekadar memosisikan diri sebagai pemasok tenaga kerja yang patuh.
Kampus Bukan BLK
Pendidikan tinggi bukanlah Balai Latihan Kerja (BLK) tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan. Kampus tidak boleh disamakan dengan pabrik yang memproduksi barang sesuai pesanan makro ekonomi sesaat.
Sudah saatnya perguruan tinggi dikembalikan pada khitahnya: sebuah institusi yang membentuk manusia utuh dengan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan mencipta.
Kampus harus kembali menjadi kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar baling-baling cuaca yang berputar kebingungan mengikuti ke mana arah angin ekonomi berembus.
Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang kita hasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu.
- Seperti disampaikan Wisnu Setiadi Nugroho SE MSc PhD, Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, melalui Humas UGM.
