JOGJA, bisnisjogja.id – ”Bank tidak cukup berperan sebagai penyalur pembiayaan, tetapi perlu memposisikan diri sebagai mitra usaha bagi pelaku UMKM mikro,” ungkap Dr Kartini Sally.
Ia menyampaikan pendapatnya tersebut saat memaparkan hasil disertasinya pada Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) UGM.
Menurutnya agenda inklusi keuangan nasional tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha debitur. Kecuali itu, ikut menjaga stabilitas portofolio perbankan dalam jangka menengah dan panjang.
Penelitiannya menegaskan bahwa prinsip penilaian kredit konvensional tidak lagi sepenuhnya memadai untuk membaca risiko kredit usaha mikro.
Pesan Penting untuk Perbankan
Kartini memaparkan, pada kredit mikro tanpa agunan, risiko gagal bayar lebih banyak kaena aspek perilaku dan proses usaha debitur.
Menurutnya, temuan itu menjadi pesan penting bagi industri perbankan, bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Mereka hendakya tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif dalam penyaluran kredit mikro.
Ia menekankan, penguatan kredit mikro tanpa agunan harus berada dalam ekosistem kebijakan yang lebih luas.
‘Kualitas proses mulai dari seleksi debitur, pemantauan pascakredit, hingga pendampingan usaha sangat mempengaruhi keberhasilan kredit mikro,” tandas Kartini.
