”Jika kita berani menanam keadilan hari ini, niscaya besok kita akan menuai kedaulatan”.
DI TENGAH ancaman krisis pangan global dan semakin menyusutnya jumlah petani aktif di Indonesia, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar, sejauh mana negara sungguh-sungguh berpihak kepada petani?
Jika jawabannya ya, maka perhatian kita harus beranjak dari sekadar mengejar ketahanan pangan, menuju pencapaian yang lebih substansial, kedaulatan petani.
Dalam kerangka ini, konsep Bank Tani, reforma agraria, dan korporasi petani bukanlah entitas terpisah, melainkan satu kesatuan solusi struktural yang saling melengkapi demi membangun masa depan pertanian Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.
Sekitar 80 persen petani Indonesia hanya menggarap lahan kurang dari setengah hektar. Mereka bekerja sejak fajar hingga senja, namun tetap terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.
Bukan karena mereka malas, melainkan karena sistem yang gagal melindungi dan memberdayakan. Minimnya akses terhadap permodalan, dominasi tengkulak, harga pasar yang fluktuatif, lemahnya dukungan teknis, dan nihilnya perlindungan usaha tani membentuk lingkaran setan.
Kondisi tersebut memerangkap kehidupan petani dari generasi ke generasi. Ironisnya, di tengah gencarnya program swasembada pangan, justru banyak petani kehilangan lahan dan terusir dari dunia pertanian itu sendiri.
Bank Tani
Di sinilah urgensi Bank Tani menemukan tempatnya. Bukan sekadar lembaga keuangan, Bank Tani adalah instrumen transformasi sosial-ekonomi pedesaan untuk menegakkan kembali martabat desa dan petaninya.
Berbeda dari pendekatan transaksional bank konvensional, Bank Tani dirancang dengan filosofi kepercayaan sosial, gotong royong, dan keadilan struktural. Ada beberapa fitur utama. Pertama, kredit tanpa agunan fisik, berbasis kelompok dan rencana usaha tani. Modal sosial menjadi jaminan utama.
Kedua, suku bunga rendah hingga nol persen, disubsidi negara sebagai perlindungan terhadap sektor pangan strategis.
Ketiga, pendampingan teknis berkelanjutan oleh penyuluh profesional untuk memastikan keberhasilan usaha.
Keempat, skema asuransi pertanian terintegrasi, melindungi dari gagal panen akibat bencana, hama, atau perubahan iklim.
Kelima, pelatihan manajemen dan literasi keuangan, agar petani naik kelas sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri. Lebih dari sekadar penyalur dana, Bank Tani adalah fasilitator perubahan. Ia membangun kapasitas, memperkuat posisi tawar petani, dan menjadi denyut ekonomi baru pedesaan yang berdetak untuk keadilan sosial dan kedaulatan pangan.
Reforma Agraria
Namun, Bank Tani hanya akan efektif jika berdiri di atas fondasi reforma agraria sejati. Kita tak bisa berharap pada kemandirian dan keberdayaan petani jika struktur kepemilikan lahan masih timpang dan lahan terus terfragmentasi atau dialihfungsikan secara serampangan.
Tiga elemen kunci reforma agraria sejati meliputi, redistribusi lahan secara adil kepada petani kecil dan penggarap, pengakuan dan perlindungan hak petani secara hukum, sosial, maupun ekonomi, serta pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip ekologi dan ketahanan produksi.
Bank Tani menjadi mitra strategis penerima lahan, menyediakan bukan hanya pembiayaan, tetapi juga pendampingan, pelatihan, dan perlindungan. Lahan hasil redistribusi bukan menjadi jaminan utang yang bisa disita, melainkan hak agraria abadi yang dijaga keberlanjutannya.
Langkah berikutnya adalah membentuk kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan profesional, korporasi petani. Entitas ini bisa berbentuk koperasi modern, kelompok usaha bersama, atau bahkan perseroan petani. Petani menjadi pemegang saham melalui tanah yang mereka miliki secara sah.
Pendekatan Korporasi
Dengan pendekatan korporasi, proses produksi dan distribusi menjadi terintegrasi dan efisien. Petani mendapat akses ke teknologi, informasi pasar, serta sistem logistik dan pemasaran modern.
Produk pertanian tak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah dan dipasarkan dengan merek sendiri, menciptakan nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Model tersebut juga membuka jalan bagi generasi muda untuk kembali menekuni sektor pertanian, bukan sekadar sebagai warisan keluarga, tetapi sebagai pilihan masa depan yang membanggakan, berbasis agroindustri modern.
Negara tak akan pernah berdaulat dalam urusan pangan jika petaninya terus dimarjinalkan. Perlu keberanian politik dan terobosan kebijakan yang berpihak nyata kepada petani.
Bank Tani, yang ditopang oleh reforma agraria dan kelembagaan ekonomi petani, bukanlah beban fiskal melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi ketahanan dan kedaulatan nasional.
Kini saatnya negara berdiri di belakang petani, menyentuh akar masalah, bukan hanya permukaan. Jika hari ini kita berani menanam keadilan, maka esok kita akan menuai kedaulatan.
- Penulis, Drs R Widi Handoko, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD DIY 2025 – 2030
