JOGJA, bisnisjogja.id – Aksi ”pemalakan” menjelang Idulfitri selalu marak dan meresahkan masyarakat. Dengan berbagai dalih, seperti sumbangan sukarela atau tradisi tahunan, sejumlah pihak memanfaatkan momentum meminta secara paksa kepada pelaku usaha maupun warga biasa.
”Ini bagian praktik pemerasan secara halus melalui berbagai bentuk tekanan sosial dan permintaan yang tampak bersifat sukarela, maupun secara terang-terangan dengan ancaman,” ungkap Sosiolog UGM, Dr AB Widyanta.
Menurutnya, itu jelas mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengusaha dalam menjalankan bisnis.
Fenomena tersebut bukan sekadar tindakan ilegal, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang lebih dalam.
Ia menegaskan setiap perusahaan sudah memiliki mekanisme dan aturan tersendiri terkait tanggung jawab sosial sehingga tuntutan dari ormas tidak memiliki dasar yang sah.
Banyak Faktor
Widyanta melihat fenomena itu tidak bisa lepas dari faktor sosial dan ekonomi. Banyak anggota ormas berasal dari kelompok masyarakat yang pekerjaannya tidak tetap atau bersifat kasual.
Kondisi ekonomi yang sulit memaksa mereka mencari cara untuk mendapatkan pemasukan, termasuk dengan cara yang tidak benar.
Selain itu, menurutnya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut memperburuk keadaan.
”Ketika anggaran daerah dipotong, sumber pemasukan banyak yang menghilang. Ini berdampak besar bagi masyarakat kelas bawah, yang sebelumnya masih mendapat limpahan dana dari proyek-proyek pembangunan,” papar Widyanta.
Kesenjangan Sosial
Ia juga menilai kondisi tersebut dari sisi kesenjangan sosial yang semakin melebar sebagai faktor pendorong maraknya aksi pemalakan oleh ormas.
Menurutnya, kelompok elite oligarki dengan mudahnya memamerkan gaya hidup mewah mereka di berbagai platform media sosial dan ruang publik, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya.
Sementara itu, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar bahkan dalam kondisi yang semakin sulit akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi.
”Bagaimanapun tindakan premanisme tidak bisa dibiarkan terus terjadi karena dampaknya yang semakin meluas pada kestabilan sosial dan dunia usaha,” tandas Widyanta.
