JOGJA, bisnisjogja.id – Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menggoyang ketahanan energi nasional. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan cadangan operasional BBM Indonesia hanya bertahan 20-23 hari. Angka ini jauh di bawah standar internasional yang mensyaratkan ketahanan hingga 90 hari.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat menjelang momentum mudik Idul Fitri. Gejala panic buying sempat terlihat di beberapa SPBU di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Warga berbondong-bondong mengisi stok karena takut pasokan terputus akibat gejolak global.
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Prof Deendarlianto menilai situasi tersebut sebagai alarm keras bagi pemerintah. Indonesia masih terjebak pada ketergantungan impor minyak yang sangat tinggi. Produksi domestik belum mampu mengimbangi lonjakan konsumsi nasional.
Saat ini, produksi minyak mentah nasional tidak mencapai 700.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan konsumsi masyarakat menyentuh angka 1,5 juta barel per hari. Selisih besar memaksa pemerintah terus melakukan impor dalam jumlah masif.
”Ketergantungan impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi internasional. Perang di kawasan produsen energi langsung berdampak pada keterlambatan pasokan dan kenaikan harga. Stabilitas ekonomi nasional pun ikut terancam oleh volatilitas harga minyak dunia,” jelas Deendarlianto.
Peluang Energi Terbarukan
Namun demikian, ia melihat krisis sebagai peluang emas bagi energi terbarukan. Selama ini, pengembangan energi hijau terhambat karena harganya kalah bersaing dengan minyak fosil. Kenaikan harga minyak dunia justru membuat nilai keekonomian energi terbarukan menjadi lebih kompetitif.
Pemerintah harus segera mempercepat implementasi kebijakan energi baru seperti B40. Penggunaan minyak sawit dan bioetanol dari singkong atau tebu dapat menekan angka impor secara bertahap. Langkah tersebut akan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Momentum krisis Timur Tengah juga menjadi titik balik untuk penguatan riset dan pengembangan (R&D). Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri perlu fokus pada hilirisasi riset energi terapan. Indonesia harus berani berinvestasi pada teknologi yang mendukung kemandirian energi masa depan.
”Transisi menuju sumber energi berkelanjutan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Keberanian politik dalam menentukan arah kebijakan menjadi kunci utama keluar dari jebakan krisis. Pemerintah memegang kendali penuh untuk mengubah ancaman menjadi lompatan inovasi,” tandas Deendarlianto.
Dunia riset dan perguruan tinggi siap mendukung percepatan implementasi industri energi terbarukan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan akan menentukan posisi tawar Indonesia di peta energi dunia. Saatnya Indonesia berdikari dan berhenti bergantung pada pasokan minyak luar negeri.
