JOGJA, bisnisjogja.id – Hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan ini ramai diperbincangkan publik setelah sejumlah rumah tangga di desil 9 dan 10 merasa ekonominya belum sejahtera.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menjelaskan bahwa perbedaan ini terjadi karena masyarakat menilai ekonomi dari pendapatan dan pengeluaran harian, sedangkan pemerintah menggunakan indikator aset dan kepemilikan rumah.
”Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” ujar Wisnu, Kamis (20/8).
Ia menjelaskan, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan nasional secara makro, bukan ukuran kekayaan absolut, sehingga ambang batas 10 persen teratas tidak setinggi bayangan masyarakat.
Metode Proxy Means Test (PMT) yang dipakai pemerintah sejatinya adalah alat prediksi yang memiliki celah kesalahan, ditambah risiko data rumah tangga yang belum diperbarui secara berkala.
Sediakan Mekanisme Sanggah
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi variabel pembentuk desil serta menyediakan mekanisme sanggah yang cepat bagi masyarakat untuk memperbarui data.
Kualitas data menjadi krusial karena penggunaan desil yang kaku sebagai dasar subsidi berisiko memicu kesalahan seperti exclusion error atau cliff effect bagi warga rentan.
Ia juga mengingatkan agar kelompok desil 9 dan 10 tidak dianggap homogen karena data hanya membaca aset tanpa memperhitungkan beban kewajiban finansial seperti cicilan, pendidikan, dan kesehatan.
Lebih lanjut, data desil sebaiknya hanya berfungsi sebagai alat penyaring awal (screening tools) yang dikombinasikan dengan indikator lain seperti pajak, konsumsi listrik, dan spesifikasi kendaraan riil.
”Kebijakan subsidi itu harus lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga, dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini sudah cukup rentan,” pungkas Wisnu.
