INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) digunakan sebagai ukuran untuk menilaidan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah.
Menurut BPS DIY (2023), IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar.
Dimensi tersebut adalah dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity), dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge) serta dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).
Tabel berikut menyajikan IPM kabupaten/Kota di DIY dibandingkan dengan IPM DIY dan IPMN Indonesia berdasarkan data tahun 2024. Data IPM DIY sebesar 81,62 dengan pertumbuhan 0,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Tabel).
Selanjutnya IPM Indonesia sebesar 75,02 dengan pertumbuhan 0,85 persen. Dengan demikian IPM DIY di atas IPM Indonesia, namun pertumbuhannya lebih rendah.
Paling Tinggi
Pada IPM Kota Yogyakarta terlihat sebesar 89,10 paling tinggi dibandingkan IPM Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Gunungkidul.
Di sisi lain pertumbuhan IPM Kota Yogyakarta sebesar 0,55 persen masih di bawah pertumbuhan IPM kabuparen Sleman dan Gunungkidul, masing-masing sebesar 1,00 persen dan 0,95 persen (lihat Tabel).
Tabel IPM Kabupaten/Kota di DIY 2024
| Wilayah | IPM | Pertumbuhan
IPM (%) |
| Kabupaten Kulon Progo | 76,18 | 0,47 |
| Kabupaten Sleman | 85,71 | 1,00 |
| Kota Yogyakarta | 89,10 | 0,55 |
| Kabupaten Bantul | 82,05 | 0,38 |
| Kabupaten Gunungkidul | 72,14 | 0,95 |
| DIY | 81,62 | 0,65 |
| Indonesia | 75,02 | 0,85 |
Sumber: BPS DIY (Februari, 2025)
Sementara itu, IPM Kabupaten Kulon Progo dan Bantul di bawah IPM DIY. Kecuali Kabupaten Gunungkidul, IPM Kabupaten/Kota di DIY lebih tinggi dari IPM Indonesia yang sebesar 75,02 (lihat Tabel).
Selanjutnya pertumbuhan IPM Kabupaten Sleman dan Gunungkidul lebih tinggi dari pertumbuhan IPM DIY (0,65 persen) dan IPM Indonesia (0,85 persen) pada tahun 2024.
Berdasarkan data pada tabel di atas, upaya peningkatan IPM di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul harus lebih digenjot. Kuantitas dan kualitas infrastruktur terkait kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan yang layak harus ditingkatkan.
Peningkatan tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran, dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan dukungan APBN.
Dukungan swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility) juga dapat membantu pemerintah. Effisiensi anggaran saat ini, penulis harap tidak menghambat upaya peningkatan IPM di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul.
- Penulis, Dr Y Sri Susilo, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY, Pengurus PP ISEI dan Pengurus Kadin DIY.
