DI TENGAH bulan suci Ramadan, momentum spiritual ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang maksiat korupsi yang bertentangan dengan esensi takwa. Ramadan dapat menjadi titik balik penyucian jiwa demi melahirkan insan mulia yang bertakwa.
Secara logis, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Ia merampas hak rakyat, menggerogoti keadilan sosial, dan menghambat pembangunan.
Korupsi berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki seseorang untuk keuntungan pribadi, yang merugikan pihak lain, masyarakat, atau negara.
Dalam konteks ini, seorang pejabat publik atau individu yang memiliki wewenang menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk menerima suap, memanipulasi kebijakan, atau melakukan tindak pidana lainnya demi memperoleh harta atau keuntungan yang tidak sah.
Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, suap, memberikan atau menerima uang atau hadiah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.
Berikutnya, ketiga, penggelapan yakni mengambil uang atau aset milik negara atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Terakhir, nepotisme, memberikan posisi atau kesempatan kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan.
Faktor Korupsi
Ada berbagai faktor yang dapat membuat seseorang terjerumus dalam tindakan korupsi.
Pertama, motivasi keuangan. Salah satu alasan utama orang melakukan korupsi adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi, terutama jika mereka merasa tidak cukup mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan gaya hidup yang diinginkan. Korupsi seringkali dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh uang atau kekayaan.
Kedua, lingkungan yang tidak etis. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang membolehkan atau bahkan mendorong perilaku korup, seperti dalam budaya organisasi yang toleran terhadap suap atau penyalahgunaan kekuasaan, maka mereka mungkin merasa lebih mudah untuk terlibat dalam praktik tersebut.
Dalam lingkungan seperti ini, orang bisa merasa bahwa korupsi adalah hal yang biasa atau bahkan dibenarkan.
Ketiga, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, seperti perbedaan yang tajam antara kaya dan miskin, atau ketidakadilan distribusi kekayaan dan sumber daya, bisa mendorong seseorang untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk memperoleh hak yang mereka anggap telah diabaikan atau tak dapat dijangkau melalui cara-cara sah.
Keempat, kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Jika sistem pengawasan dan penegakan hukum lemah, atau jika ada celah dalam sistem hukum yang memungkinkan seseorang untuk lolos dari hukuman, potensi untuk melakukan korupsi menjadi lebih besar.
Ketika orang merasa bahwa mereka tidak akan tertangkap atau dihukum, mereka lebih cenderung untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Rendahnya Integritas
Faktor kelima, rasa ketidakpuasan atau frustrasi. Beberapa orang melakukan korupsi sebagai bentuk pelampiasan rasa ketidakpuasan terhadap sistem atau kebijakan yang ada.
Misalnya, jika mereka merasa tidak dihargai atau diperlakukan secara tidak adil dalam pekerjaan atau karier mereka, mereka mungkin merasa ”berhak” untuk melakukan tindakan korupsi.
Keenam, tekanan teman sejawat atau atasan. Kadang-kadang, seseorang bisa terdorong melakukan korupsi karena adanya tekanan dari teman sejawat atau atasan yang memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam praktik-praktik yang tidak etis.
Tekanan sosial atau ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau posisi bisa menjadi pendorong besar bagi seseorang untuk terlibat dalam korupsi.
Ketujuh, rendahnya integritas atau etika pribadi. Seseorang yang memiliki tingkat integritas atau etika pribadi yang rendah mungkin tidak melihat korupsi sebagai sesuatu yang salah.
Mereka mungkin merasa bahwa ”semua orang melakukannya”, atau bahwa korupsi adalah cara yang wajar untuk mencapai tujuan pribadi mereka.
Faktor tak kalah penting, kurangnya pendidikan atau kesadaran. Tidak semua orang menyadari sepenuhnya dampak buruk dari korupsi, bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat.
Pendidikan yang rendah tentang konsekuensi sosial dan hukum dari korupsi bisa membuat seseorang lebih cenderung untuk melakukan tindakan tersebut tanpa merasa bersalah.
- Penulis, Wahyu Wiryono, Notaris/Pemerhati Hukum
