JOGJA, bisnisjogja.id – Presiden AS, Donald Trump menurunkan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Namun demikian, penurun tersebut juga perlu perhatian karena selain membuka peluang sekaligus juga ancaman.
Pengamat ekonomi internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Faris Al-Fadhat mengungkapkan hal itu, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, Indonesia harus waspada karena langkah AS tersebut bagian dari strategi untuk menekan defisit neraca perdagangan Amerika terhadap Indonesia.
Ia menjelaskan, penurunan tarif hingga 19 persen merupakan perkembangan positif dibandingkan tarif sebelumnya, serta masih lebih rendah dari tarif negara-negara Asia Tenggara lain.
Indonesia tetap menghadapi tantangan besar di pasar domestik. Terutama dari masuknya produk AS dengan tarif nol persen yang berpotensi menggerus daya saing sektor manufaktur kecil di dalam negeri.
”Secara tidak langsung, kita dipaksa membuka pasar bagi produk AS. Ini membuat barang-barang dari sana menjadi jauh lebih kompetitif di Indonesia. Padahal, industri lokal belum tentu mampu bersaing secara harga maupun kualitas,” papar Faris.
Jauh Ideal
Faris menilai kebijakan tersebut masih jauh dari prinsip perdagangan yang ideal karena tidak melalui proses negosiasi yang setara. Sehingga, pemerintah harus mengawal agar dampaknya tidak merugikan berbagai industri dalam negeri.
”Idealnya, kerja sama dagang mengacu pada prinsip WTO yang mengatur keadilan antarnegara. Tapi dalam kasus ini, Indonesia tidak berada dalam posisi tawar yang kuat. Kita mengikuti, bukan menegosiasikan,” tandasnya.
Ia juga menyoroti kesepakatan tersebut masih bersifat tentatif dan baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Mengingat gaya kepemimpinan Trump yang kerap berubah-ubah, keputusannya masih sangat mungkin mengalami revisi.
”Kesepakatan itu tidak datang tanpa syarat. Salah satu klausul penting yang muncul adalah pembelian sekitar 50 unit pesawat Boeing 777 oleh Indonesia. Ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi-politik dalam hubungan dagang,” tegasnya.
Faris melihat dari perspektif hubungan internasional, posisi Indonesia harus cerdas dan mampu menjaga keseimbangan di tengah rivalitas dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok.
”Jangan sampai keputusan Indonesia untuk terlalu dekat dengan AS justru memicu ketegangan dengan Tiongkok, begitu pula sebaliknya,” sarannya.
