Perekonomian Tidak Hidup dalam Ruang Terisolasi

oleh
Gubernur DIY Hamengku Buwono X. (Sumber: istimewa)

DALAM kehidupan perekonomian, harga memiliki bahasa yang sering kali lebih jujur daripada angka pertumbuhan. Di balik setiap pergerakannya, terdapat penghidupan petani, keberlangsungan usaha pedagang, serta kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah, stabilitas harga merupakan salah satu ukuran nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

Pun demikian, perekonomian daerah tidak hidup dalam ruang yang terisolasi. Perubahan harga minyak, gula, emas, hingga biaya konstruksi, serta ketidakpastian ekonomi global, dapat menghadirkan tekanan yang melampaui kewenangan daerah. Keadaan demikian mengingatkan kita pada pitutur Jawa, “Kombak Kombuling Kahanan, Mobah Mungkreting Donya”, yang menggambarkan kehidupan dalam pusaran perubahan.

Dalam perekonomian modern, gejolak di satu belahan dunia dapat merambat melalui perdagangan dan distribusi, hingga akhirnya memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Dunia boleh bergerak dalam ketidakpastian, tetapi kebijakan tidak boleh kehilangan ketegasan arah. Di sinilah kecermatan pemerintah diuji. Melalui kemampuannya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif.

Semangat tersebut sejalan dengan falsafah “Pasar Ora Ilang Kumandhange”, sebuah cita-cita agar denyut kehidupan ekonomi rakyat senantiasa terjaga, sekalipun dunia bergerak dalam pusaran perubahan. Dalam perspektif ekonomi modern, nilai ini menemukan relevansinya pada prinsip market sustainability, ketika keberlanjutan pasar ditopang oleh keseimbangan kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen.

Prestasi DIY

Sebab, pasar yang tangguh adalah pasar yang mampu menjaga kehidupan di kedua sisinya: produsen dapat memproduksi secara layak, sementara masyarakat tetap memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhannya.

Berkenaan dengan itu, saya menyampaikan apresiasi atas kerja bersama TPID se-DIY yang telah mengantarkan Yogyakarta meraih Juara II Kategori Pengendalian Inflasi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, serta Juara II TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali dalam TPID Award 2026.

Prestasi tersebut patut disyukuri, sekaligus menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Sebab, penghargaan adalah pengakuan atas keberhasilan, sedangkan kesejahteraan rakyat merupakan pembuktiannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan DIY pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,02 persen, masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Namun, pengalaman Desember 2025, ketika inflasi mencapai 3,11 persen dengan kontribusi terbesar dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, mengingatkan kita akan potensi tekanan menjelang akhir tahun.

Kajian ilmiah menunjukkan, bahwa ketahanan produksi dan akses distribusi, berkaitan erat dengan kemampuan daerah meredam volatilitas harga pangan. Karena itu, pengendalian inflasi perlu dibangun sebagai arsitektur ketahanan ekonomi, yang menghubungkan lahan produksi, jaringan distribusi, pasar, hingga meja makan masyarakat.

Beberapa Prioritas

Dalam menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, saya menegaskan beberapa prioritas.

Pertama, memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Aparatur kapanewon, kalurahan, dan kelurahan perlu menggerakkan Kawasan Rumah Pangan Lestari, pertanian perkotaan, serta menghidupkan kembali lumbung pangan desa dan tradisi jimpitan dengan dukungan penyimpanan memadai. Gerakan menanam melalui pekarangan, lahan terbatas, dan pot juga perlu diperluas untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga hortikultura.

Kedua, mengoptimalkan cadangan pangan dan infrastruktur penyimpanan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan secara terukur berdasarkan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat. Dalam jangka menengah, kajian kelayakan investasi atau Investment Project Ready to Offer perlu diarahkan pada peluang pembangunan fasilitas penyimpanan yang mampu menyerap surplus panen dan menjaga ketersediaan saat produksi menurun.

Ketiga, memperkuat strategi 4K dan tata niaga pangan dalam koridor Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera atau GPIPS. Perbaikan logistik harus berjalan bersama penguatan Kerja Sama Antar Daerah. BUMD perlu mengoptimalkan perannya sebagai offtaker hasil produksi petani dan penjaga kesinambungan pasokan. Kajian perdagangan menunjukkan, bahwa keterhubungan pasar, dapat membantu meredam transmisi guncangan produksi terhadap volatilitas harga.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan strategis menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemantauan minyak goreng dan gula perlu memperhatikan harga tebus distributor serta alokasi pasokan. Ketersediaan pupuk bersubsidi menjelang Musim Tanam I harus dipastikan, disertai koordinasi kecukupan bahan bakar minyak untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Kelima, memperkuat keterpaduan neraca pangan. Standardisasi pencacahan dan estimasi perdagangan antardaerah harus menghasilkan satu data pangan DIY yang kredibel. Kajian mengenai volatilitas harga menegaskan pentingnya informasi yang komprehensif bagi ketepatan respons kebijakan. Data harus menjadi kompas kebijakan, agar pemerintah mampu mengantisipasi sebelum gejolak berkembang menjadi krisis.

Keenam, mempercepat akses pembiayaan pertanian. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat perlu diakselerasi melalui sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pendamping usaha, sehingga mampu memperkuat produktivitas serta keberlanjutan usaha petani.

Tiga Agenda

Langkah jangka pendek tersebut harus disertai pembenahan struktural. Untuk itu, terdapat 3 (tiga) agenda jangka panjang yang perlu memperoleh perhatian bersama.

Pertama, digitalisasi neraca pangan. Integrasi data produksi, kebutuhan, stok, dan perdagangan antardaerah harus dikembangkan dalam satu sistem yang diperbarui secara berkala. Standardisasi definisi, metodologi, tata kelola, dan pemutakhiran data diperlukan agar TPID mampu memetakan surplus-defisit, menentukan wilayah pemasok, serta menetapkan intervensi secara lebih akurat.

Kedua, regenerasi petani dan pengembangan wirausaha muda pertanian. Generasi muda perlu memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, kepastian pasar, serta kemitraan dengan offtaker, sehingga mampu berkembang sebagai local champion dalam produksi, pengolahan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi. Jangan sampai tanah pertanian tetap diwariskan, tetapi pengetahuan dan semangat mengolahnya kehilangan penerus.

Ketiga, memperluas edukasi melalui ”Mrantasi”, Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi. Program ini perlu menjangkau kelompok masyarakat yang semakin luas melalui pendekatan komunikasi yang sesuai, guna memperkuat pemahaman tentang pembentukan harga, konsumsi bijaksana, dan pengelolaan pangan rumah tangga.

Pada akhirnya, pengendalian inflasi adalah ikhtiar menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan produktivitas bagi produsen. Terlalu tinggi, harga menggerus daya beli. Terlalu rendah, harga dapat melemahkan keberlanjutan usaha petani.

Karena itu, saya meminta seluruh TPID memperkuat koordinasi lintas wilayah, menjaga kesinambungan program, dan memastikan setiap intervensi berlandaskan data, serta menghasilkan manfaat yang terukur.
Jika perubahan adalah keniscayaan, maka menjaga keseimbangan adalah tanggung jawab kita bersama.

Semoga ikhtiar bersama ini semakin memperkokoh ketahanan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menghadirkan ketenteraman dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

  • Gubernur DIY Hamengku Buwono X, disampaikan pada Evaluasi Inflasi Tahun 2026 serta Persiapan Menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

No More Posts Available.

No more pages to load.