JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan tujuh prioritas pengendalian inflasi untuk Semester II Tahun 2026. Langkah strategis ini disiapkan demi mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di wilayah DIY.
Ketujuh prioritas tersebut mencakup penguatan produksi pangan, intensifikasi Sekolah Lapang Iklim, distribusi pangan berprinsip 3 Tepat (3T), penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD), pemetaan kebutuhan konsumsi, penguatan cadangan pangan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Poin-poin ini dipaparkan langsung dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta seluruh TPID memusatkan perhatian pada ketujuh langkah tersebut. Di sektor hulu, penguatan produksi difokuskan pada penyediaan alsintan pascapanen, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pompanisasi di sentra produksi strategis, disertai edukasi iklim untuk mengantisipasi risiko El Niño.
“Pengendalian inflasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menjaga angka statistik. Di balik setiap kenaikan harga, terdapat beban rumah tangga, biaya produksi pelaku usaha, pendapatan petani, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Sri Sultan.
Pentingnya Distribusi Pangan
Dari sisi hilir, Gubernur menekankan pentingnya distribusi pangan berprinsip 3T (tepat lokasi, tepat waktu, tepat sasaran) dan penguatan KSAD berdasarkan peta surplus-defisit komoditas. Selain itu, pemetaan konsumsi wisatawan, cadangan pangan bersama Perum BULOG, serta optimalisasi PAD turut disiapkan untuk menyokong subsidi dan daya beli warga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, mencatat inflasi DIY per Juni 2026 berada di angka 2,91 persen (yoy). Meski naik dari bulan sebelumnya, angka ini masih berada dalam rentang target dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
”Kami memprakirakan inflasi DIY sepanjang tahun 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen, dengan prasyarat utama terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan pokok strategis,” ungkap Sudibyo.
Tiga Tantangan Utama
Sudibyo menyoroti tiga tantangan utama pada Semester II-2026, yaitu dinamika cuaca dan risiko El Niño, rambatan kenaikan harga energi global ke BBM nonsubsidi, serta lonjakan permintaan akibat tingginya kunjungan wisatawan. Untuk memitigasinya, BI merekomendasikan efisiensi distribusi, adaptasi cuaca bersama BMKG, hingga pemanfaatan data geoportal demi akurasi neraca pangan.
Pertemuan penting yang dimoderatori oleh Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala daerah seluruh DIY, serta pemangku kepentingan ekonomi seperti Bank BPD DIY, Kadin DIY, dan ISEI DIY.
Mewakili ISEI DIY dan Kadin DIY, Y Sri Susilo mengapresiasi langkah tegas Pemda DIY dan menilai strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang dijalankan TPID sudah sangat tepat.
”Inflasi di daerah termasuk DIY lebih dominan disebabkan oleh sisi pasokan atau penawaran, sehingga pasokan barang harus dijaga baik distribusi maupun jumlahnya. Dengan prinsip 3 Tepat seperti yang disampaikan Gubernur, pasokan akan lancar dan harga tetap terkendali,” imbuh Susilo.
