JOGJA, bisnisjogja.id – Persoalan klasik yang berulang dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu lemahnya koordinasi antar-lembaga.
Selain itu, tumpang tindih program lembaga pemerintah sendiri, pemerintah dan swasta, maupun dengan masyarakat.
”Kita sudah punya BUMDes dan koperasi unit desa. Lalu muncul lagi koperasi merah putih,” ungkap Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna.
Hal itu menunjukkan kolaborasi dan koordinasi masih jauh dari ideal. Banyak yang tumpang tindih yang justru menjadi kendala pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kalau setiap ganti rezim ganti kebijakan, harus mulai dari nol. Sebaiknya yang sudah ada diperbaiki dan diperkuat, bukan dihapus dan diganti.
Dalam konteks efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan pemerintah, Hempri menegaskan pentingnya penerapan efisiensi yang adil dan merata di semua tingkat pemerintahan.
”Kalau daerah diminta berhemat, pusat juga harus sama. Jangan sampai pusat tetap jor-joran, ini soal keadilan,” tandasnya.
Jangka Panjang
Ia mendorong pemerintah untuk menyusun master plan pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berjangka panjang.
Menurutnya, meskipun telah ada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), perlu blueprint khusus yang lebih terarah dan mendetail untuk mengawal pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
”Kontrol terbaik adalah dari masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dari level desa dan kelurahan, ketidaktepatan sasaran bisa segera terdeteksi dan diperbaiki,” tegas Hempri.
