- Sejarah mencatat pertumbuhan 8 persen hanya terjadi empat kali sepanjang sejarah Indonesia.
- Impor dari Tiongkok berpotensi melonjak akibat pengalihan pasar dan perang dagang global.
- Efisiensi belanja pemerintah menjadi kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian.
JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah Indonesia optimistis mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Namun, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Akhmad Akbar Susamto PhD, menilai target sulit tercapai dalam waktu dekat. Ia menyebut kondisi struktural ekonomi masih sangat jauh dari angka tersebut.
Sejarah mencatat pertumbuhan 8 persen hanya terjadi empat kali sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan, ekonomi nasional belum pernah menyentuh angka 7 persen dalam 30 tahun terakhir.
Berbagai lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia pun memproyeksi pertumbuhan tahun 2026 tetap stagnan di level 5 persen.
”Konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Meski cukup resilien, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) justru menurun di sektor pertambangan dan kimia. Hal ini menahan laju ekonomi untuk berlari lebih kencang dari biasanya,” papar Akbar, Sabtu (21/2/2026).
Hadapi Tantangan Berat
Akbar menjelaskan, sektor perdagangan luar negeri juga menghadapi tantangan berat tahun depan. Ekspor Indonesia tertekan oleh kebijakan tarif Amerika Serikat dan pelemahan harga komoditas global. Sebaliknya, impor dari Tiongkok berpotensi melonjak akibat pengalihan pasar dan perang dagang global.
Ia juga menyoroti postur APBN 2026 yang defisit sebesar Rp 689,1 triliun. Meskipun bersifat ekspansif, anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya pro-pertumbuhan. Pemerintah justru memotong belanja modal hingga 20 persen yang berdampak pada kapasitas produksi jangka panjang.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memberikan kontribusi langsung terhadap PDB. Namun, dampak pengganda (multiplier effect) program tersebut lebih terbatas dibanding belanja modal.
”Pemerintah perlu mendesain ulang program ini agar memberikan efek spillover ekonomi yang lebih kuat,” sarannya.
Jangka pendek, pemerintah harus memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan output maksimal. Efisiensi belanja pemerintah menjadi kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian. Fokus anggaran harus beralih pada sektor penurun biaya ekonomi seperti logistik dan energi.
Terakhir, perbaikan institusi atau rules of the game menjadi syarat mutlak pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi berkualitas dan mendorong ekspansi swasta. Pembenahan perilaku pelaku ekonomi akan menciptakan ekosistem usaha yang jauh lebih sehat.
