BANDUNG, bisnisjogja.id – Kepakan sayap burung pelikan yang menari-nari menyambut kedatangan pengunjung di Bandung Zoo, seolah menyembunyikan krisis besar yang tengah mencekik kebun binatang legendaris tersebut.
Di balik keceriaan satwa-satwa endemik itu, pihak pengelola kini harus berjuang mati-matian bertahan hidup tanpa pemasukan tiket resmi selama lebih dari lima bulan.
Sejak 6 Agustus 2025, operasional resmi Bandung Zoo terhenti total setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan kawasan tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
Akibat kebijakan ini, pengelola dilarang menjual tiket masuk dan terpaksa hanya mengandalkan donasi sukarela dari masyarakat yang berkunjung demi menutupi biaya pakan satwa dan gaji karyawan.
Lima Bulan Tanpa Pemasukan
Manajer Operasional Bandung Zoo, Erlangga, mengungkapkan bahwa penutupan operasional terjadi tanpa adanya surat resmi dari pihak berwenang.
”Sudah terhitung sampai Februari ini, lebih dari lima bulan Bandung Zoo tutup tanpa ada pemasukan tiket. Operasional kami hanya mengandalkan donasi sukarela karena ada keputusan lisan dari Wali Kota bahwa kawasan menjadi RTH Publik yang gratis,” papar Erlangga.
Ia mengkhawatirkan aspek keamanan jika kawasan konservasi dibuka secara cuma-cuma tanpa prosedur tetap. Tanpa tiket, tidak ada asuransi pengunjung.
”Kami juga tidak punya jaminan keamanan jika ada oknum membawa benda berbahaya bagi satwa. Padahal, secara historis kami sudah menduduki lahan ini sejak 1933,” jelasnya.
Nasib Karyawan dan Perawatan Satwa
Meski terjepit konflik lahan dan kepengurusan, Head Keeper Bandung Zoo, Alvan Octasudira Putra, memastikan 127 karyawan tetap menjalankan tugas mereka. Fokus utama tetap pada kesehatan ribuan koleksi satwa.
”Satwa tetap kami rawat sesuai SOP, tidak ada pengurangan pakan. Kami tetap mengutamakan kesejahteraan satwa meski kondisi operasional sedang ditutup,” tegas Alvan.
Saat ini, masyarakat masih bisa berkunjung dengan memberikan donasi seikhlasnya, baik berupa uang tunai ke kotak di pintu masuk maupun bantuan pakan. Pada hari biasa, jumlah pengunjung berkisar di angka 1.000 orang, merosot tajam dari masa normal yang bisa menyentuh 5.000 orang saat hari libur.
Mendesak Kesepakatan Damai
Konflik melibatkan tiga pihak utama yakni struktur kepengurusan versi Bisma Bratakusuma (keturunan pendiri), pihak John Sumampau (Taman Safari Indonesia), dan Pemkot Bandung yang mengklaim lahan lewat sertifikat hak pakai tertanggal 7 Februari 2025.
Erlangga mendesak pemerintah agar memisahkan urusan konflik hukum dengan operasional harian kebun binatang demi kepentingan publik dan UMKM sekitar.
”Harapannya ada kesepakatan yang berpihak pada satwa, karyawan, dan warga Bandung. Silakan berkonflik di luar, tapi biarkan operasional tetap jalan. Mungkin bisa diawasi oleh tim khusus dari BKAD atau BKSDA agar transparan,” pintanya.
