JOGJA, bisnisjogja.id – Efisiensi merupakan sesuatu yang menjad impian dan keinginan bagi banyak pihak misal perusahan, negara, bahkan individu. Namun, gerakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah saat ini memperoleh penolakan, bahkan disikapi oleh demonstrasi dengan gerakan mahasiswa di berbagai kota di Tanah Air, yang tentu saja hal ini menunjukan ketidaklaziman.
Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof Edy Suandi Hamid mengungkapakan itu sebagai narasumber dalam webinar bertajuk ”Efisiensi dalam Pandangan Islam”.
Penolakan menurutnya merupakan respons masyarakat karena terjadi adanya ketidakkonsistenan dengan situasi. Ia menilai istilah efisiensi hanya ”dipinjam” karena digunakan untuk mengaburkan situasi yang sesungguhnya dihadapi bangsa ini.
Ia menyebut seperti warisan fiskal di masa lalu, membayar bunga dan utang negara, pembangunan IKN, serta membiayai program terkait janji-janji kampanye seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah rakyat, dan pernyataan-pernyataan spontan yang populis.
Program Prioritas
Situasi tersebut terlihat dengan terganggunya program-program prioritas yang seharusnya dilakukan kementerian/lembaga pemerintah, serta ketidakkonsistenan dengan kebijakan.
Kebijakan itu antara lain bentuk kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia, pengangkatan staf khusus yang dinilai tidak perlu, beberapa kali kunjungan presiden ke luar negeri dan pemberantasan korupsi yang cenderung lamban.
”Dalam perspektif Islam, efisiensi merupakan bagian dari ajaran fundamental yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal, hidup hemat, serta menjaga kelestarian alam,” tandas Edy.
Prinsip dasar ekonomi syariah menggarisbawahi pentingnya efisiensi alokasi dan efisiensi teknis sebagai kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Belum Maksimal
Menurut Edy yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, salah satu indikator utama inefisiensi di Indonesia adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan belum memberikan hasil yang maksimal.
Hingga tahun 2023, ICOR Indonesia mencapai angka 7.6, jauh di atas rata-rata negara-negara ASEAN lainnya. Tingginya ICOR karena berbagai faktor, termasuk kebocoran anggaran, pungutan liar, serta infrastruktur yang belum memadai di banyak daerah.
”Kita masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi inefisiensi nasional. Korupsi, birokrasi yang berbelit, dan masih lemahnya infrastruktur menjadi faktor utama yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, daya saing kita akan semakin tertinggal dibanding negara-negara tetangga,” tandas Edy.
Ekonomi Syariah
Lebih lanjut, ia menekankan efisiensi bukan hanya sebatas jargon, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Implementasi ekonomi berbasis syariah menurutnya dapat menjadi solusi menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip-prinsip Islam mengajarkan bahwa bekerja harus dilakukan secara profesional, sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing individu, guna mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang ada.
Pemerintah harus mampu mengambil langkah-langkah strategis guna memperbaiki efisiensi nasional, antara lain meningkatkan transparansi anggaran, memberantas praktik korupsi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
”Efisiensi nasional harus menjadi fokus utama kebijakan ekonomi ke depan. Kita harus bergerak dari sekadar wacana menuju tindakan nyata. Tanpa efisiensi, pertumbuhan ekonomi yang kita capai tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Edy.
