JOGJA, bisnisjogja.id – Kota Pelajar yang dulu terkenal karena murahnya biaya hidup ternyata tidak begitu pada kenyataannya. Belum lama, Yogyakarta menjadi perhatian karena termasuk salah satu kota dengan biaya hidup tinggi. Padahal, upah minimum kabupaten/kota tergolong rendah.
Topik: Ekonomi dan Demokratisasi
Tinjau Kembali Rencana Pengangkatan Staf MBG sebagai PPPK
JOGJA, bisnisjogja.id – ”Guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi harus melalui tahapan seleksi, termasuk tes dan evaluasi berlapis. Sementara dalam kasus staf MBG, pengangkatannya menjadi PPPK terkesan otomatis tanpa mekanisme yang setara,” kritik Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Eko Atmojo SIP MIP.
Lapangan Kerja Minim, 14 Juta Pekerja Terima Upah Tak Layak
JOGJA, bisnisjogja.id – Banyak pekerja menerima upah tak layak, di Bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal itu terjadi akibat minimnya lapangan kerja, padahal pemerintah menjanjikan bakal menyediakan 19 juta lapangan kerja.
Pakar UMY: Kereta Cepat Kebijakan Elitis!
BANTUL, bisnisjogja.id – ”Apabila masyarakat merasa belum membutuhkan jalur kereta cepat, maka proyek tersebut berisiko menjadi kebijakan elitis yang dipaksakan. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mewujudkan ambisi pejabat atau presiden,” tandas Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dra Atik Septi Winarsih MSi.
Harga Mahal, Rakyat Kesulitan Menjangkau Pangan Sehat
JOGJA, bisnisjogja.id – Pangan sehat menjadi idaman setia orang. Sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia bisa memperoleh pangan sehat. Salah satu penyebabnya, harga pangan sehat mahal.
Tingkat Kemiskinan Struktural Terlihat dari Tingginya Pekerja Sektor Informal
JOGJA, bisnisjogja.id – Porsi pekerja sektor informal di Indonesia mencapai 59,4 persen berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada Februari 2025 lalu. Angka tersebut cukup tinggi dan membatasi ambisi Indonesia menjadi negara maju.
Gabriel Lele: Pemangkasan TKD Akibat Lemahnya Kemandirian Fiskal Daerah
JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah bakal memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Alokasi TKD yang ditetapkan oleh DPR sebesar Rp 650 triliun jauh dengan alokasi TKD tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp 848 triliun.
Perlunya UU Perampasan Aset yang Bermartabat dan Berkeadilan
JOGJA, bisnisjogja.id – Ikatan Dosen Katolik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (IKDKI DIY) telah menggelar webinar nasional dengan topik ”Menanti UU Perampasan Aset yang Bermatabat dan Berkeadilan”.
Pemangkasan TKD, Pemerintah Daerah Sulit Bergerak
JOGJA, bisnisjogja.id – Kebijakan pemangkasan anggaran dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun, turun 24,7 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp. 864 triliun. Kebijakan tersebut bakal berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur daerah.
Serahkan MBG ke Sekolah, Cegah Keracunan dan Cara Kotor Berburu Rente
JOGJA, bisnisjogja.id – Kondisi terburuk menimpa ribuan siswa pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Muncul banyak desakan agar pengelolaan MBG ada pada sekolah. Ini guna mencegah keracunan serta menghindari cara-cara kotor berburu rente pihak-pihak tertentu.
- 1
- 2
- …
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.