- Rendahnya upah minimum yang berdampak pada lulusan sarjana tidak bisa lepas dari kesenjangan pasar kerja.
- Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadikan para pencari kerja tidak memiliki banyak pilihan.
- Penting mendorong praktik demokrasi ekonomi sebagai solusi jangka panjang.
JOGJA, bisnisjogja.id – Banyak pekerja menerima upah tak layak, di Bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal itu terjadi akibat minimnya lapangan kerja, padahal pemerintah menjanjikan bakal menyediakan 19 juta lapangan kerja.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis laporan rendahnya upah jutaan pekerja. Pada laporan itu, terdapat sekitar 14 juta pekerja Indonesia yang menerima upah rendah.
Menariknya, sebagian besar pekerja berupah rendah berasal dari kelompok pekerja berkerah putih, termasuk lulusan sarjana.
”Fenomena rendahnya upah minimum yang berdampak pada lulusan sarjana tidak bisa lepas dari kesenjangan pada pasar kerja,” ujar Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna, Rabu (7/1/2026).
Penyebab Utama Kesenjangan
Salah satu penyebab utama, menurutnya, jumlah lapangan pekerjaan yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Situasi pasar pekerja menunjukkan ketidakseimbangan sehingga bargaining position pekerja menjadi lemah.
Ia menjelaskan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadikan para pencari kerja tidak memiliki banyak pilihan. Dampaknya pada standar upah rendah yang mau tidak mau harus mereka terima.
Selain faktor pasar tenaga kerja, ia juga menyinggung kondisi ekonomi makro yang turut memperparah menurunnya lapangan kerja. Bahkan deindustrialisasi seperti pada industri tekstil, garmen, hingga industri digital secara tidak langsung menurunkan kemampuan perusahaan memberikan upah layak.
”Kondisi ekonomi yang melemah membuat mereka tidak cukup kuat untuk menaikkan upah,” kata Hempri.
Keterampilan Tenaga Kerja
Kesenjangan pendapatan antarlapisan pekerja juga karena jenis perusahaan, keterampilan dan risiko pekerjaan. Pekerjaan dengan risiko tinggi umumnya menawarkan upah lebih besar.
Karenanya kesempatan kerja belum tentu berpihak pada lulusan pendidikan tinggi. Tingkatan skill sangat mempengaruhi seseorang akan memperoleh gaji tinggi atau sebaliknya.
Hempri menekankan pentingnya mendorong praktik demokrasi ekonomi sebagai solusi jangka panjang. Ia berpandangan pekerja harusnya tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai bagian dari pengambil keputusan dalam perusahaan.
”Solusinya ada pada demokrasi ekonomi, ketika pekerja juga bisa memberikan masukan dan bahkan memiliki saham perusahaan,” tambahnya.
