JOGJA, bisnisjogja.id – Departemen Komunikasi Bank Indonesia (DKom BI) menyelenggarakan kembali Focus Group Discussion (FGD) Akademisi dan Peneliti Lembaga Riset. FGD tersebut tersebut diselenggarakan di Hotel Tentrem, Yogyakarta (Kamis-Jumat, 30-31 Juli 2026). Peserta FGD terdiri atas 76 akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan peneliti lembaga riset dari seluruh Indonesia.
Topik yang dibahas dalam FGD antara lain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran dengan narasumber dari BI. Di samping itu, juga disajikan materi dari bank BRI dan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia).
Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, Hermanto menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta FGD. Dari peserta FGD, Hermanto berharap mereka dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait kebijakan BI, baik kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran.
”Tugas Kantor Perwakilan BI, termasuk DIY, terutama pada pelaksanaan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran,” ungkap Hermanto.
Ia menjelaskan tugas kebijakan moneter adalah merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Tugas tersebut mencakup penyusunan assesmen dan kajian ekonomi, pengendalian inflasi, advisory dan rekomendasi kebijakan kepada pemda, dan menyusun proyeksi perekonomian daerah.
Implementasi Kebijakan Ekonomi
Tugas stabilitas sistem keuangan berupa implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Implementasi tersebut berupa inklusi ekonomi dan keuangan UMKM serta keuangan daerah, pengembangan pariwisata, literasi keuangan inklusif, dan perizinan dan pengawasan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.
Tugas BI daerah yang lain adalah berkaitan dengan sistem pembayaran, khususnya implementasi sistem pembayaran non-tunai.
”Pengendalian inflasi dilakukan dengan sinergitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-DIY,” tegas Hermanto yang mempunyai hobby jalan sehat, jogging dan bersepeda.
Menurut Hermanto, dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong ketahanan pangan, TPID DIY mempunyai beberap program di setiap Kabupaten/Kota untuk mendukung 4K. Seperti diketahui 4K, mecakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menekan Laju Inflasi
Berkaitan dengan pengendalian inflasi maka KPwBI DIY mempunyai Program Mrantasi (Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi). Program ini dirancang sebagai strategi komunikasi efektif dan aksi nyata untuk mengedukasi masyarakat serta menekan laju inflasi di DIY.
Dengan demikian program Mrantasi adalah strategi pengendalian inflasi daerah yang fokus pada penguatan ketahanan pangan, literasi ekonomi, dan stabilisasi harga.
”Dalam pembayaran digital, penggunaan QRIS tumbuh 17,5 persen (yoy) per Juni 2026,” ungkap Hermanto.
Untuk perkembangan jumlah merchant QRIS tumbuh 18,92 persen (yoy) per Juni 2026. Kategori merchant QRIS di DIY mayoritas usaha mikro yaitu sebesar 67 persen, kemudian diikuti oleh usaha kecil (25 persen).
Sebaran lokasi merchant QRIS mayoritas di Kabupaten Sleman (42 persen), kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul (23 persen) dan Kota Yogyakarta (21 persen). Guna pertumbuhan, KPwBI juga mendukung pendampingan klater pangan dan UMKM.
”Untuk pendampingan UMKM didorong untuk go digital dan go export,” jelas Dosen FBE UAJY, Y Sri Susilo.
